Harga Sawit Terjun Bebas, Komisi II DPRD Provinsi Jambi Minta Penjelasan Disbun

Jumat, 24 Juni 2022 | 17:20:26 WIB | Dibaca: 106 Kali


Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi

DPRDPROVINSIJAMBI-Harga sawit di tingkat petani yang tak bermitra dengan perusahaan masih rendah. Hari ini (24/6) harga sawit sudah dibawah Rp 1.000 per kilogram.

Menanggapi murahnya harga sawit, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi yang membidangi perkebunan M. Juber mengatakan, permasalahan ini sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Perkebunan ke pihaknya.

"Nanti akan kita minta secara gamblang narasinya, apa persoalannya, agar kami DPRD saat bertemu rakyat harus ada penjelasan akurat dan tak mengada-ada permasalahannya," ucap Juber.

Permasalahan secara transparan harus pasti, karena keran ekspor sudah dibuka tapi harga masih murah."Karena masyarakat taunya keran ekspor sudah dibuka, tapi harga masih murah," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Agusrizal mengatakan, turunnya harga sawit dipengaruhi saat penghentian ekspor yang membuat pihak kapal tak mau rugi dan tak menentu kapan dibuka kembali izin ekspor. Dan kapal saat itu ambil jalan lain untuk mengangkut komoditi lain. "Dan sekarang ini kekurangan kapal dan ini yang jadi masalah," ucapnya.

Lalu saat ini yang jadi masalah soal aplikasi. Yang tadinya pelayanan dokumen ekspor Kementerian Perdagangan secara langsung dan manual sekarang perubahan aplikasi.

"Dimana yang berubah ada syarat yang sulit dipenuhi pihak perusahaan, ini juga mempersulit," akunya.

Harga CPO pasca pencabutan larangan ekspor, Agus menyebut sempat naik sedikit, namun, saat ini penjualan CPO sulit, sekarang pabrik mulai tutup dan tak terima TBS.

"Ini perlu kebijakan pemerintah pusat, dan hari Senin pak gubernur sudah telpon langsung Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan dan Sekjen Menteri Pertanian dan sudah laporkan kondisi di Jambi. Bagaimana yang ditempuh pemerintah pusat kita masih menunggu," katanya.

Ia mengakui jumlah perkebunan sawit yang bermitra dengan perusahaan di Jambi hanya 15 persen dari total petani swadaya 16 ribu hektar.

Secara keseluruhan di 2019 sebanyak 1.134.640 hektar dan sekarang 2022 sudah meningkat hampir 1.150.000-an hektare di Jambi. "Dari total itu hanya 15 persen yang tak berpengaruh harganya," sebutnya.

Yang sempat naik 35 rupiah pada minggu kemarin atau tepatnya pada angka Rp 2.471 naik 35 rupiah. "Dan yang tak bermitra Rp 1.000 an karena CPO tak bisa dikirim karena tanki timbun penuh karena rata-rata satu perusahaan kapasitasnya 4 ribu ton," katanya.

Untuk masalah kemitraan, Agusrizal mendorong agar bisa bermitra dengan regulasi Perda. Lalu untuk yang tak bermitra harusnya ada regulasi yang menghitung sendiri karena ada kualitas rendah, tinggi dan ada yang dicampur serta dilihat kebersihan.

"Ini perlu regulasi baru yang atur ini, karena kita juga tak bisa memberikan bsanksi karena mengikuti harga pasar yang tidak bermitra dan yang diatur yang bermitra," pungkasnya. (*)