Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Cornelis Buston

DPRDPROVINSIJAMBI - Aktivitas tambang ilegal yang ada di Provinsi Jambi kian hari kian marak. Meskipun sudah ditertibkan dan dibuat aturan tegas mengenai pelarangan operasi tambang ilegal, namun nyatanya keberadaan tambang itu bukan semakin berkurang, justru kian hari kian bertambah.

Potret buram tambang ilegal di Jambi ini menjadi tanda bahwa ketegasan pemerintah sudah dilecehkan oleh pelaku tambang. Bukannya takut, pelaku tambang justru semakin menjadi-jadi, tak hanya hutan, jalan, sawah, lahan pertanian hingga kuburanpun dibabat habis demi meraup kepentingan pribadi segelintir orang.

Kenyataan pahit justru dialami masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi tambang. Alih-alih mendapat keuntungan, justru mereka kerap mendapatkan musibah akibat kerusakan lahan dan hutan dari penambangan emas tanpa izin dan tambang illegal lainnya itu.

Mulai dari banjir bandang, longsor hingga bencana alam lainnya dirasakan masyarakat disekitar lokasi tambang. Bahkan tak jarang masyarakat tertimbun dan mati di lokasi tambang tersebut.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Cornelis Buston mengaku sedih melihat fenomena tersebut. Ia juga mengaku sangat prihatin atas maraknya aktivitas tambang ilegal ini. Tapi ia juga heran, kenapa aktivitas itu tak bisa dihentikan meski kerap ditertibkan.

"Pemerintah seakan dilecehkan mereka (penambang ilegal, red), buktinya aktivitasnya masih banyak terjadi," kata Cornelis, Rabu (12/4).

Ia menambahkan, minimnya pengawasan dan ketegasan pemerintah serta aparat penegak hukum, membuat pelaku tambang seakan leluasa bergerak disetiap sudut emas dan tambang lain yang bisa digeli tanpa aturan.

Dikatakannya lagi, ini tak bisa dibiarkan. Perlu ada sanksi tegas yang patut dijatuhkan bagi para pelaku tambang illegal ini. "Mereka butuh efek jera, sehingga ke depanya makin berkurang," ujar Cornelis.

Lebih lanjut Cornelis mengatakan, cukup banyak kerugian yang diterima baik oleh pemerintah maupun masyarakat di sekitar lokasi tambang. Karena itu, ia meminta penegak hukum menindak tegas para pelaku tambang itu.

"Sudah banyak masyarakat yang dirugikan, kita berharap ada ketegasan aparat penegak hukum. Jangan aktivitas tambang kian marak, dan bencana terus-terusan datang pada masyarakat sekitar," tandasnya.

Pernyataan serupa juga dituturkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Syahbandar. Menurutnya, makin maraknya pertambangan ilegal di Jambi akibat pengawasan masih sangat longgar, khususnya di wilayah hutan.(*)