KATA SAMBUTAN

Salah Satu Gema Reformasi Adalah Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah, Terutama Yang Berkaitan Dengan Kedudukan Kepala Daerah Dan Optimalisasi Peran DPRD Sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat Di Daerah. DPRD Sebagai Representasi Masyarakat Daerah Memiliki Kewenangan Yang Cukup Besar Dalam Mempengaruhi Dan…Selengkapnya...

PROFIL


  • IR. H. CORNELIS BUSTON
    KETUA DPRD PROVINSI JAMBI

  • DRS. AR. SYAHBANDAR
    WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAMBI

  • CHUMAIDI ZAIDI, SE.
    WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAMBI

  • H. ZOERMAN MANAP
    WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAMBI

PRODUK HUKUM

Post
Didownload sebanyak 316 kali
Post
Didownload sebanyak 1410 kali
Post
Didownload sebanyak 2800 kali
Post
Didownload sebanyak 2480 kali

BULLETIN

AGENDA KEGIATAN

POSTING TERBARU

PENDAPAT AKHIR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2011

Untuk mencapai tahapan JAMBI EMAS 2015.  dalam pelaksanaan APBD Tahun…

11 September 2010

PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RANPERDA NOTA KEUANGAN RAPBD TA 2011

Berkenaan dengan Visi  Misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD yang…

22 Oktober 2010

APBD PROVINSI JAMBI 2014 DI SAHKAN

DPRD Provinsi  Jambi akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah…

22 April 2014

JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TENTANG NOTA PENGANTAR RAPBD TAHUN 2011

Sebagaimana kita ketahui bersama pada Rapat Paripurna Dewan Tanggal 14…

26 Oktober 2010

LOGIN EMAIL

PENGUNJUNG

IP :
OS :
Browser :
Online :

TOTAL PENGUNJUNG

DPRD GELAR PARIPURNA PENYAMPAIAN LHP KEUANGAN PEMPROV JAMBI

DPRDPROVINSIJAMBI - DPRD Provinsi Jambi, Rabu (31/5) menggelar paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi atas laporan keuangan Pemprov Jambi tahun anggaan 2016.Rapat paripurna istimewa itu dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston didampingi Wakil Ketua Zoerman Manap, Chumaidi Zaidi dan Ar Syahbandar serta dihadiri langsung Gubernur Jambi Zumi Zola dan Ketua BPK RI Perwakilan Jambi Parna.Dalam paripurna yang digelar di ruang utama DPRD itu juga dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan LHP dari Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi kepada Ketua DPRD dan gubernur Jambi.Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-lima kalinya.Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan WTP merupakan wujud komitmen pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dengan baik, yakni dengan mengikuti prinsip-prinsip pengunaan keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."Capaian Opini WTP merupakan langkah untuk mendorong…

baca selanjutnya..

DPRD DORONG PEMPROV BERIKAN KARTU TANI-NELAYAN

DPRDPROVINSIJAMBI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jambi dari Fraksi Golkar Poprianto mendorong pemerintah provinsi setempat memberikan kartu tani dan kartu nelayan untuk memudahkan pendistribusian berbagai bantuan yang diberikan."Seperti kartu tani, itu sangat efektif dalam memberikan bantuan seperti pupuk, pestisida, bibit maupun bantuan sarana prasarana pertanian lainnya," katanya di Jambi, Rabu.Meskipun serapan belanja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura Provinsi Jambi di tahun 2016 lalu mampu mencapai angka 96,07 persen. Namun ke depan butuh evaluasi dan rekomendasi yang efektif agar para petani mampu tetap sejahtera."Kartu tani juga memungkinkan setiap petani mendapatkan bantuan pihak swasta. Sehingga mampu dikontrol dalam pengaturan subsidi pupuk. Jika optimal ini bisa bertambah setiap tahunnya," katanya.Menurut dia, adanya kartu tani ataupun kartu nelayan mampu mempertahankan dan terus meningkatkan indeks nilai tukar petani Jambi di atas 100 khususnya di sektor pertanian dan perkebunan rakyat."Ini juga sebagai pengawasan…

baca selanjutnya..

PANSUS DPRD SAMPAIKAN REKOMENDASI TERKAIT LKPJ GUBERNUR JAMBI 2016

DPRDPROVINSIJAMBI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Selasa (25/4) menggelar sidang paripurna mendengarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) I dan II DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi Tahun 2016.Sidang paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD itu dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston didampingi Wakil Ketua Chumaidi Zaidi dan Ar Syahbandar serta dihadiri langsung Gubernur Jambi Zumi Zola.Pansus I dengan juru bicara Kusnindar menyampaikan beberapa rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Jambi 2016 tersebut.Diantaranya pertama dalam rangka mengoptimalkan implementasi kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari kerjasama antar daerah melalui forum gubernur se-Sumatera, Pemprov Jambi perlu segera mewujudkan pembentukan badan kerjasama khusus yang menangani atau melaksanakan hasil kesepatan tersebut.Ke-dua mendorong Pemprov Jambi agar sesegera mungkin menyelesaikan proses penataan batas wilayah dengan tiga provinsi tetangga. Yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau.Ke-tiga semua OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi…

baca selanjutnya..

DPRD DORONG DISBUDPAR PERKUAT PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

DPRDPROVINSIJAMBI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dorong Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) daerah itu memperkuat rencana induk pengembangan kepariwisataan dalam bentuk peraturan gubernur."Diperlukan peraturan gubernur (pergub) Jambi sebagai tindak lanjut dari Perda Provinsi Jambi nomor 7 Tahun 2013 tentang pelestarian dan pengembangan budaya melayu Jambi," kata juru bicara Panitia Khusus (Pansus) II DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur Jambi tahun anggaran 2016, Poprianto, dalam paripurna di DPRD setempat, Selasa (25/4).Poprianto menjelaskan, dalam Perda tentang pelestarian dan pengembangan budaya melayu Jambi itu ada beberapa ruang lingkup di dalamnya. Yaitu pelestarian dan pengembang sejarah, adat, cagar budaya dan percandian Muarojambi."Kemudian ada pelestarian bahasa melayu dan kesenian Jambi, sistim pengetahuan dan teknologi, makanan dan minuman tradisional, pakaian tradisional melayu Jambi, pelestarian sungai Batanghari dan kelembagaan seni-budaya Jambi," katanya.Selain memperkuat rencana induk pengembangan kepariwisataan dalam memajukan pariwisata Jambi, Disbudpar kata Poparianto juga…

baca selanjutnya..

KETUA DPRD: PENAMBANG ILEGAL LECEHKAN PEMERINTAH

DPRDPROVINSIJAMBI - Aktivitas tambang ilegal yang ada di Provinsi Jambi kian hari kian marak. Meskipun sudah ditertibkan dan dibuat aturan tegas mengenai pelarangan operasi tambang ilegal, namun nyatanya keberadaan tambang itu bukan semakin berkurang, justru kian hari kian bertambah.Potret buram tambang ilegal di Jambi ini menjadi tanda bahwa ketegasan pemerintah sudah dilecehkan oleh pelaku tambang. Bukannya takut, pelaku tambang justru semakin menjadi-jadi, tak hanya hutan, jalan, sawah, lahan pertanian hingga kuburanpun dibabat habis demi meraup kepentingan pribadi segelintir orang.Kenyataan pahit justru dialami masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi tambang. Alih-alih mendapat keuntungan, justru mereka kerap mendapatkan musibah akibat kerusakan lahan dan hutan dari penambangan emas tanpa izin dan tambang illegal lainnya itu.Mulai dari banjir bandang, longsor hingga bencana alam lainnya dirasakan masyarakat disekitar lokasi tambang. Bahkan tak jarang masyarakat tertimbun dan mati di lokasi tambang tersebut.Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Cornelis Buston mengaku…

baca selanjutnya..

DEWAN SOROTI RESHUFFLE DI PEMPROV WAGUB KLARIFIKASI

DPRDPROVINSIJAMBI - Sorotan tajam yang dilontarkan sejumlah fraksi DPRD Provinsi Jambi pada Laporan Kerja Pertangungjawaban (LKPj) gubernur-wakil gubernur Jambi terhadap anggaran 2016, di jawab eksekutif dalam paripurna.Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar yang memberikan jawaban mengatakan, terkait reshuffle 600 lebih pejabat eselon III dan IV di Pemprov Jambi yang dipertanyakan sejumlah fraksi DPRD, dapat dipahami pihaknya.Namun, kata Wagub rotasi, mutasi dan promosi yang dilakukan itu sudah melalui tahapan yang dilaksanakan Baperjakat Provinsi Jambi, terutama untuk pengisian eselon IV."Pengisian itu disesuaikan dengan perubahan nomenklatur prangkat daerah sesuai Perda nomor 8 tahun 2016, dimana untuk perangkat daerah tipe A diisi pejabat pengawas sebanyak 3 orang, yang selama ini hanya 2 orang untuk mendukung pejabat administrator pada setiap struktur organisasi," katanya digedung DPRD, Selasa (11/4).Namun demikian, Wagub menyebut, pihaknya sangat merespon perhatian dan koreksi dewan terakit pengisian jabatan ini."Kami akan melakukan re-evaluasi terhadap kebijakan…

baca selanjutnya..

DEWAN PERTANYAKAN KINERJA DINAS PUPR

DPRDPROVINSIJAMBI - Dana yang dikucurkan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi sangat fantastis. Di tahun 2016 lalu, tercatat sebesar Rp 858 miliar dana dikucurkan untuk Dinas PUPR, namun hasilnya sungguh sangat disayangkan dewan.Khusnindar, anggota Fraksi Restorasi Nurani DPRD Provinsi Jambi saat penyampaian tanggapa dewan terhadap LKPj gubernur Jambi 2016 dalam paripurna mengatakan, dari dana itu sebesar Rp 579,77 miliar diperuntukan untuk perbaikan jalan di 2016, bahkan realisasinya mencapai 98 persen.Namun, kata Khusnindar, yang menjadi pertanyaan kenapa persentase peningkatan jalan mantap begitu sedikit, yakni dari 75,40 persen di 2015 menjadi 76,07 persen di 2016."Dengan dana sedemikian besar, hanya mampu menaikan kondisi jalan menjadi mantap sebesar 0,6 persen saja," katanya, Senin (10/4)Sorotan tajam di bidang infrastruktur, juga dilontarkan Fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya Hasani Hamid. Ia mengatakan, dalam bidang infrastruktur, pihaknya melihat PUPR Provinsi Jambi lamban merespon kerusakan jalan. Saat…

baca selanjutnya..

FRAKSI: JAMBI MASIH ANDALKAN DANA PUSAT

DPRDPROVINSIJAMBI - Juru bicara Fraksi Restorasi Nurani DPRD Jambi, Khusnindar menilai bahwa Pemerintah Provinsi Jambi masih sangat tergantung terhadap dana pusat."Buktinya dari realisasi pendapatan tahun 2016 Rp3,394 triliun, ternyata hanya Rp1,233 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau sekitar 27 persen, sisanya berasal dari dana transfer pemerintah pusat," katanya di Jambi, Selasa.Menurut dia, pemerintah harus memacu peningkatan kemandirian daerah dalam membangun dan harus ada pengembangan potensi daerah.Selain itu, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur Jambi 2016 yang disampaikan gubernur ke DPRD, juga terdapat Silpa 2016 yang dinilai sangat besar, yakni mencapai Rp227 miliar. `"Angka ini naik dua kali lipat dari tahun 2015 yang mencapai Rp177 miliar. Apakah ini mengindikasikan menurunnya kinerja SKPD, sehingga daya serap anggaran juga menurun," ujarnya.Fraksi Bintang Keadilan melalui juru bicaranya, Arahmat Eka Putra juga menyoroti sejumlah bidang pada pembangunan yang dilakukan Pemprov Jambi pada…

baca selanjutnya..

DPRD GELAR PARIPURNA LAPORAN PANSUS TERHADAP LKPJ GUBERNUR

DPRDPROVINSIJAMBI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Selasa (25/4) menggelar sidang paripurna mendengarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) I dan II DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi Tahun 2016.Sidang paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD itu dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston didampingi Wakil Ketua Chumaidi Zaidi dan Ar Syahbandar serta dihadiri langsung Gubernur Jambi Zumi Zola.Pansus I dengan juru bicara Kusnindar menyampaikan beberapa rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Jambi 2016 tersebut. Diantaranya pertama dalam rangka mengoptimalkan implementasi kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari kerjasama antar daerah melalui forum gubernur se-Sumatera, Pemprov Jambi perlu segera mewujudkan pembentukan badan kerjasama khusus yang menangani atau melaksanakan hasil kesepatan tersebut.Ke-dua mendorong Pemprov Jambi agar sesegera mungkin menyelesaikan proses penataan batas wilayah dengan tiga provinsi tetangga. Yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau.Ke-tiga semua OPD di lingkup Pemerintah Provinsi…

baca selanjutnya..

DPRD SAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM TERHADAP LKPJ GUBERNUR JAMBI 2016

DPRDPROVINSIJAMBI - Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi memberikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur Jambi tahun 2016 melalui sidang paripurna di DPRD setempat, Senin (3/4).Dalam sidang yang dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston itu, sembilan fraksi memberikan masukan dan kritikan terhadap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.Nonjob besar-besaran dan pelantikan pejabat eselon III dan IV beberapa waktu lalu, menjadi perhatian serius fraksi-fraksi. Mereka mempertanyakan dasar dan alasan pemangkasan pejabat tersebut, apakah sudah sesuai dengan UU ASN yang berlaku atau belum.Fraksi Partai Golkar dengan juru bicara M Juber, mempertanyakan apakah pejabat yang diganti atau dinonjobkan benar-benar telah melanggar PP no 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Dan apakah hal ini sudah dibuktikan dengan berita acara mengenai kesalahan yang mereka lalukan."Masih banyak juga saat ini Kepala OPD yang belum definitif, ini tentu berdampak pada kinerja masing-masing OPD," katanya.Hal senada…

baca selanjutnya..

DPRD GELAR PARIPURNA PENYAMPAIAN LKPJ GUBERNUR JAMBI TAHUN 2016

DPRDPROVINSIJAMBI - DPRD Provinsi Jambi, Senin (27/3) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur Jambi tahun 2016. Sidang paripurna di gedung DPRD setempat dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston didampingi Wakil Ketua DPRD Chumaidi Zaidi dan Ar Syahbandar serta dihadiri langsung Gubernur Jambi Zumi Zola. Gubernur Jambi Zumi Zola dalam penyampaiannya dihadapan dewan, mengatakan bahwa LKPJ ini merupakan pertanggungjawaban tahun pertama masa kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Jambi periode 2016-2021. "LKPJ yang disampaikan ini memiliki makna sangat strategis, dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah selama tahun 2016 secara lebih transparan dan memberikan informasi pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pembangunan kepada publik melalui DPRD," kata Zola. Dalam nota pengantar LKPJ Tahun anggaran 2016 yang disampaikan oleh gubernur tersebut, terdapat indikator capaian yang meningkat…

baca selanjutnya..

WAKIL KETUA DPRD LANTIK DEWAN PAW

DPRDPROVINSIJAMBI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi menggelar pelantikan satu anggota dewan Pergantian Antar Waktu (PAW) dalam sidang paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (16/1).Pelantikan dewan PAW atas nama Hj Tahtianah Mukti itu dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Zoerman Manap didampingi wakil ketua Chumaidi Zaidi dan Ar Syahbandar serta dihadiri Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar.Wakil Ketua DPRD Zoerman Manap dalam sambutannya mengatakan, Hj Tahtianah dari Partai Golkar Dapil Muarojambi-Batanghari resmi menggantikan Masnah Busro yang maju sebagai calon bupati Kabupaten Muarojambi."Berdasarkan pengusulan partai dan disetujui Mendagri, maka Masnah Busro dari Partai Golkar diberhentikan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi karena maju menjadi calon bupati dan digantikan Hj Tahtianah yang memperoleh suara terbanyak setelah Hj Masnah Busro," kata Zoerman.Di kesempatan itu, Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Emi Nopisah membacakan putusan Mendagri. Dimana salah poinnya yakni memberhentikan Masnah Busro dan meresmikan pengangkatan Tahtianah terhitung pelantikan.

baca selanjutnya..

KETUA DPRD LANTIK DUA ANGGOTA DEWAN PAW

DPRDPROVINSIJAMBI - Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston melantik dua anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) menggantikan dua anggota DPRD lainnya yang diberhentikan karena ikut pemilihan kepala daerah serentak 2017 mendatang.Pelantikan dan pengambilan sumpah dua dewan PAW sisa jabatan 2014-2019 tersebut digelar di ruang rapat paripurna gedung DPRD setempat, Selasa (3/1).Pelantikan dewan PAW juga dihadiri Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Zoerman Manap, Chumaidi Zaidi dan Ar Syahbandar serta undangan lainnya.Cornelis mengatakan, dua dewan PAW itu yakni Syamsul Anwar dari Partai PDIP menggantikan Hilallatil Badri yang maju sebagai calon wakil bupati Sarolangun. Kemudian Salim dari Partai PAN menggantikan Bambang Bayu Suseno yang maju sebagai calon wakil bupati Muarojambi."Seharusnya ada satu anggota dewan lagi yang dilantik sebagai Pengganti Antar Waktu mengantikan Masnah Busro dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang maju sebagai calon bupati Muarojambi, Namun SK pemberhentian dari Kementrian…

baca selanjutnya..

BAHAS LIMA RANPERDA INISIATIF, DPRD BENTUK DUA PANSUS

DPRDPROVINSIJAMBI - Paripurna lanjutan tentang lima Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Jambi kembali digelar, Kamis (16/3). Kali ini, DPRD mengadendakan paripurna jawaban legislative terhadap tanggapan eksekutif pada lima Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Jambi. Mengawali Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jambi dan dihadiri langsung Gubernur, Zumi Zola itu, Juru bicara Bampeperda DPRD Provinsi Jambi, Drs H Hasani Hamid MM, menyampaikan jawaban atas tanggapan eksekutif pada 5 Ranperda inisitif dewan. Dikatakannya, pertama untuk Ranperda Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, memang perlu dibentuk. Sebab, Perda Provinsi Jambi nomor 2 tahun 2003 yang sudah ada tak layak lagi. “Pertama karena, substansi yang mengatur dalam Perda lama tidak menjadi urusan Provinsi Jambi, seperti pengusaha,pemilik atau pengelola rumah tempat pondokan, asrama, hotel restoran, lembaga pendidikan dan laiinnya. Kemudian, sanksinya mengambil kewenangan Polri atau BNN, serta…

baca selanjutnya..

DPRD DENGARKAN TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS PENYAMPAIAN 5 RANPERDA INISIATIF

DPRDPROVINSI JAMBI - Lima Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Jambi telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, 14 Maret 2017. Hari ini Rabu, 15 Maret 2017 DPRD Provinsi Jambi kembali menggelar Sidang Paripurna mendengarkan tanggapan eksekutif atas lima Ranperda inisiatif yang telah disampaikan tersebut. Penyampaian pemandangan Pemerintah terhadap 5 Ranperda inisitif tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jambi, Dr Drs H Fachrori Umar MHum. Dalam pidatonya, Wagub menyatakan Pemprov mengapresiasi adanya Ranperda Inisitif tersebut. Pemerintah, kata Wagub, juga sepakat untuk membahas lebih rinci Ranperda tersebut, untuk kesejahteraan masyarakat. “Kita berikan apresiasi terhadap ide sehingga muncul 5 Ranperda inisiatif ini. Pada dasarnya kita sepakat agar Ranperda ini dibahas lebih lanjut dan menjadi Perda,” ujar Wagub. Dipaparkan Wagub, terhadap Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan/Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya usulan…

baca selanjutnya..

DEWAN SAMPAIKAN NOTA PENGANTAR 5 RANPERDA INISIATIF KE PEMPROV JAMBI

DPRDPROVINSIJAMBI-  Sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi  kembali digelar, Selasa, 14 Maret 2017. Kali ini agendanya menyampaikan lima Ranperda inisiatif yang akan dibahas tahun ini Penyampaikan Ranperda Inisitif DPRD Provinsi Jambi ini disampaikan juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampemperda) DPRD Provinsi Jambi, Drs H Hasani Hamid MM. Ia mengatakan, lima Ranperda inisiatif usulan DPRD Provinsi Jambi, yaitu pertama Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan/Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Kedua, Ranperda tentang Pembentukan PT Jamkrida. Selanjutnya, Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kempat, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Terakhir Ranperda Pembangunan Ketahanan Keluarga. Dijelaskannya, Ranperda tentang penyalahangunaan dan perdaran gelap narkoba diusulkan untuk menekan peredaran narkoba di Jambi, terlebih Jambi masuk dalam 10 besar provinsi pengguna narkoba terbanyak. Lalu Ranperda PT Jamkrida diusulkan untuk penjaminan kredit agar…

baca selanjutnya..