BERITA

Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Nota Keuangan RAPBD TA 2011

Berkenaan dengan Visi  Misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD yang memfokuskan pada tiga fokus pembangunan yaitu menekan angka kemiskinan, menyiapkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan  pertumbuhan ekonomi, yang kemudian di implementasikan pada lima prioritas pembangunan, maka  masing - masing fraksi memberikan pandangan  terkait dengan  Ranperda Nota Keuangan RAPBD TA. 2011.

 

Fraksi PAN

Fraksi PAN memberikan apresiasi atas upaya efisiensi yang telah dilakukan oleh Gubernur dengan melakukan pembahasan satu persatu terhadap program yang disusun. Upaya efisiensi tersebut akan benar-benar terwujud bila dilakukan pengontrolan dalam realisasi pelaksaan program yang telah disusun oleh setiap SKPD. Sehingga efisiensi tidak hanya pada tataran perencanaan tapi juga sampai pada tataran implementasi.

Pernyataan ini diungkapkan oleh Hj. Sunarti pada  penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PAN, terhadap Ranperda Nota Keuangan RAPBD TA 2011 , selain itu,  perlunya  menekankan supaya substantive dari isi RPJMD tetap terimplementasikan pada program yang disusun. Jangan sampai terjadi kesenjangan antara RPJMD dengan program yang tertuang dan dibiayai dalam APBD 2011 yang dibahas.Berkenaan dengan struktur APBD 2011 yang telah disampaikan, Fraksi PAN ikut mendorong supaya secara bertahap dan sistimatis berupaya untuk 5 tahun kedepan, memperbesar porsi belanja langsung. Karena secara substantif, instrument belanja langsung inilah yang mencerminkan komitmen pemerintah membangun untuk rakyat. Upaya lebih lanjut, yang dapat dilakukan adalah melakukan efisiensi pada belanja program pelayanan administrasi perkantoran dan hal terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Fraksi PAN menekankan supaya anggaran yang besar tersebut harus bersifat membuka aksesbilitas wilayah, mendorong pusat pusat pertumbuhan dan sentra produksi serta memungkinkannya terjadi sinergisitas pergerakan ekonomi antar daerah.

Disamping melakukan efisiensi anggaran dan efektivitas program, Fraksi PAN juga memberikan catatan kepada Pemerintah, untuk secara maksimal mengoptimalisasikan penerimaan daerah. Untuk penerimaan pajak daerah, perlu dipahami bahwa sifatnya lebih mengikat objek pajak dibandingkan dengan retribusi. Berkenaan dengan sumber-sumber penerimaan daerah yang dipisahkan, Fraksi PAN sangat berharap kepada Pemerintah untuk memberi perhatian penuh pada BUMD dan keikutsertaan modal pemerintah pada unit bisnis yang ada. Fraksi PAN berpandangan, penerimaan daerah dari sumber pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut justru masih belum maksimal. Dengan pengelolaan yang bisnis yang baik, akan dapat dijadikan sumber pendapatan yang mendukung APBD Provinsi Jambi.

Berkenaan dengan Program Samisake, Fraksi PAN melihat masih perlunya penyamaan persepsi antar SKPD karena setelah adanya hearing Komisi-komisi dengan SKPD-SKPD ditemukan adanya SKPD yang mendapat alokasi anggaran Samisake yang tidak mengetahui dan memahami pola pelaksanaan program tersebut.***

 

Fraksi Partai Golkar

Pemandangan Umum yang dibacakan oleh Drs. H. Abdul Jalil,MM menilai penyelengaraan otonomi daerah secara lugas, nyata dan bertanggungjawab telah menjadi tuntutan daerah. Untuk itu pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan dalam mengelola dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini telah diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004 kemudian dipertegas melalui PP No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dalam rangka melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2011 memiliki makna yang sangat strategic dalam pencapaian sasaran pembangun secara bertahap. Tahun 2011 merupakan tahun Pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJNID) 2011-2015. Dalam Draft RPJMD tersebut tercantum Visi dan Misi yaitu JAMBI EMAS (Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera) 2015. Visi tersebut secara implementatif harus diarahkan untuk menjawab berbagai masalah pembangunan masa depan diantaranya (1) pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (2) masalah kemiskinan (3) pengangguran (4) kualitas pendidikan (5) pelayanan kesehatan (6) infrastruktur dasar dan (7) masalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Untuk itu penyusunan program dan kegiatan dalam RAPBD Tahun anggaran 2011 harus mampu merespon masalah pembangunan tersebut.

Skenario pertumbuhan ekonomi tahun 2011 diperkirakan sebesar 6,3 % . Bila kita perhatikan kecenderungan variabel ekonomi yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut cenderung semakin baik, diantaranya adalah investasi, perdagangan, inflasi, daya beli masyarakat dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Untuk itu pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 menurut Fraksi Partai GOLKAR masih bisa ditingkatkan.

Namun yang lebih penting adalah bagaimana implikasi pertumbuhan ekonomi itu terhadap penciptaan lapangan kerja, sehingga mampu mengurangi angka pengangguran dan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi.

Berbagai kebijakan pemerintah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah melaui Konversi Minyak tanah ke LPG Tabung 3 kg. Program pemerintah ini kita respon dengan positif, masalahnya sekarang adalah kesiapan masyarakat untuk menerima pehibahan ini. Untuk itu dibutuhkan waktu sosialisasi dan kesiapan semua pihak, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat di kemudian hari.

Program SAMISAKE merupakan suatu program yang sangat strategic dalam menpercepat pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan. Untuk itu program ini perlu perencanaan yang matang melalui kajian dan studi yang lebih konprehensip, sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Pendekatan Pailot Project merupakan suatu tahapan kajian yang mungkin dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 dengan skenario setiap kabupaten ada 3-4 kecamatan dan dilakukan secara proposional.

Mencerdasakan kehidupan bangsa merupakan amanat UU Dasar 1945, untuk itu masalah pendidikan harus menjadi perhatian serius dan sungguh oleh Pemerintah. Pembangunan sektor Pendidikan kedepan harus dilihat secara konprehensip. Bila penanganan kurang tepat dan tidak berorientasi pada pasar kerja, justru akan melahirkan pengangguran terdidik. Hal ini akan menjadi beban social pemerintah dan masyarakat. Untuk itu disain pembangunan sektor pendidikan harus mampu mengakomodir lulusan untuk bersaing pada pasar kerja, sehingga masalah mute dan kualitas harus menjadi prioritas dalam pembangunan sektor pendidikan.

Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) merupakan salah satu pendekatan untuk menciptakan lulusan yang berkualitas, namun masalahnya adalah perlu penanganan secara berencana dan kajian yang lebih konprehensip dengan melibatkan semua pihak, terutama jenjang pemerintahan mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah secara berkelanjutan dengan porsi pembiayaan yang jelas, sehingga keberlanjutan pendidikan yang berkualitas lebih terjamin.

Fraksi Partai Golkar berharap  semoga apa yang disampaikan dapat menjadi Referensi dan saran konstruktif dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2011 dengan memperhatikan tahapan pencapaian JAMBI EMAS 2015.***

 

Fraksi PDI Perjuangan

 

Pandangan Umum Fraksi  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disampaikan oleh  dr Iskandar Budiman sebelumnya telah mempelajari dari mencermati Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 yang telah disampaikan oleh Gubernur Jambi , Fraksi  Partai Demokrasi Indonesia memberikan beberapa pertanyaan dan masukan - masukan serta saran - saran diantaranya tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan. Pembangunan Daerah diharapkan adanya sinkronisasi antara RPJMD, RKPD dan APBD.

 

Untuk diketahui Alokasi Anggaran Belanja langsung terbesar dialokasikan pada 5 (lima) Bidang Urusan yaitu :

      Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan sebesar Rp.309.536.900.000.-

      Bidang Pendidikan sebesar Rp. 153.818.057.248,00.-

      Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebesar Rp. 134.638.352.500.- 

      Bidang Kesehatan sebesar Rp. 78.417.146.000,00.-

      Bidang Pertanian sebesar     Rp. 49.831.743.600,00.-

Fraksi  Partai Demokrasi Indonesia menyarankan agar alokasi Bidang Pertanian agar ditingkatkan menjadi urutan terbesar ke 3 (tiga) dengan pertimbangan  bahwa sebagian besar masyarakat Jambi pada waktu lima Tahun yang lalu mata pencahariannya adalah dari menebang kayu. 

Tetapi lima Tahun terakhir ini, setelah undang - undang No.41 tentang illegal loging diberlakukan secara ketat, masyarakat tidak diperbolehkan lagi menebang kayu tanpa izin resmi dari instansi yang berwenang, sehingga masyarakat yang tadinya penghasilannya dari kayu, Fraksi  Partai Demokrasi Indonesia menyarankan kepada Gubemur agar kiranya alokasi Anggaran Bidang Pertanian ditingkatkan untuk membiayai pelatihan - pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat yang tadinya mata pencahariannya dari menebang kayu agar mereka punya pengetahuan untuk bertani sehingga mereka punya pencaharian yang tetap dikemudian hari.

 

Fraksi PDI Perjuangan sangat menghargai dan memberikan apresiasi kepada  Gubernur atas upayanya membuat suatu terobosan baru yaitu SAMISAKE. PDI Perjuangan berharap program SAMISAKE  benar - benar tepat sasaran demi pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin dan sekaligus menciptakan lapangan kerja dipedesaan.

Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dipedesaan sehingga masyarakat pedesaan tidak lagi berbondong - bondong pindah ke Kota.

Fraksi  Partai Demokrasi Indonesia menyarankan kiranya program SAMISAKE tersebut agar benar - benar relatif kajian yang tepat, ( Study Kelayakan) baik aspek hukum penganggarannya maupun penerapan penggunaannya ditengah - tengah masyarakat, sehingga benar - benar tepat sasaran meningkafkan pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan, agar tercapai JAMBI EMAS yang kita dambakan.

Sekedar mengingatkan bahwa pada waktu pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010, Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah menganggarkan Rp. 250 juta untuk Study Kelayakan SAMISAKE.

Harapan dan saran Fraksi  Partai Demokrasi Indonesia kiranya program SAMISAKE tersebut menjadi program khusus dan mempunyai payung hukum tersendiri, tidak ditumpangkan di SKPD - SKPD seperti sekarang ini.

Fraksi  Partai Demokrasi Indonesia mencermati, bahwa di Biro Pemerintahan dana SAMISAKE dialokasikan sebesar 5,5 Milyar dengan rincian ; untuk Insentif 2,5 Milyar untuk sertifikasi tanah 3 Milyar.Untuk insentif saja sudah 2,5 Milyar, padahal harapan kita dana. SAMISAKE tersebut benar - benar untuk Rakyat, kenyataannya untuk insentif saja sudah hampir separoh. Begitu juga yang dialokasikan untuk bedah rumah dan lain - lainnya.

Akhir penyampaian, Fraksi  Partai Demokrasi Indonesia berharap  dana SAMISAKE tersebut agar dapat ditinjau ulang dan dibahas secermat cermatnya antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.***

 

Fraksi Partai HANURA

Setelah menyimak dan memperhatikan serta mempelajari Pidato Pengantar, dan Nota Keuangan serta RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2011 yang telah disampaikan oleh Gubernur Jambi pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi tanggal 14 Oktober 2010 yang lalu, Tanggapan serta saran yang disampaikan oleh  Drs. H. Adman Djambak dari Fraksi HANURA tentang Nota Keuangan dan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 adalah merupakan Nota Keuangan dan RAPBD Murni yang pertama kali atau tahun pertama dalam masa jabatan Gubernur Jambi Periode 2010-2015,

 

Sejalan dengan fokus tersebut Gubemur Jambi telah menetapkan 5 (lima) prioritas Pembangunan lima tahun ke depan yang diarahkan pada :Upaya meningkatkan infrastruktur dan energi, Pendidikan, kesehatan, serta sosial budaya, Pengembangan ekonomi, rakyat, investasi dan kepariwisataan, Ketahanan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta Tata kelola pemerintahan yang baik.

 

 

Selain itu Fraksi Partai Hanura mendukung upaya Gubernur Jambi kedepan yang akan meningkatkan porsi anggaran untuk belanja langsung yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, dan menekan persentase untuk belanja tidak langsung. Dengan demikian diharapkan dana yang tersedia bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang lebih produktif semakin meningkat.

Jika dilihat Rekapitulasi Rancangan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah pada Lampiran Nota Keuangan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 tercatat beberapa bidang sektor yang memperoleh alokasi Anggaran yang cukup besar antara lain :

     Bidang Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp. 309,5 Milyar lebih.

     Bidang Pendidikan sebesar Rp. 93,2 Milyar lebih.

     Bidang Kesehatan sebesar Rp. 78,4 Milyar lebih.

 

Fraksi Partai Hanura mendukung besaran alokasi Anggaran pada tiga bidang urusan pemerintahan tersebut di atas, karena sudah sejalan atau sinkron dengan prioritas pembangunan dan program yang telah ditetapkan.

 

Upaya untuk memfungsikan kembali jembatan Timbang tersebut di atas sangat perlu, karena jangan sampai nantinya jalan telah selesai dibangun tetapi kendaraan yang melewati jalan tersebut Tonase atau muatannya lebih besar dan kekuatan jalan yang ada, sehingga daya tahan jalan tersebut tidak akan lama dan cepat hancur kembali.

Untuk bidang pendidikan, Fraksi HANURA berpendapat dan menyarankan serta mendukung upaya untuk tetap meneruskan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada SMA Negeri 1 Jambi dan SMA Negeri 3 Jambi dengan melengkapi dan memenuhi persyaratan/ Standar yang telah ditentukan, dan dalam pelaksanaannya diperlukan pengawasan yang ketat dan mengadakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait secara baik.

Di bidang kesehatan, disarankan  agar  melakukan pengecekan dan menginventarisir semua alat-alat kesehatan yang ada pada instansi/SKPD terkait di Provinsi Jambi, sehingga akan diketahui alat-alat yang masih layak operasianal atau tidak. Diharapkan terhadap alat kesehatan yang rusak diupayakan perbaikannya dan alat-alat kesehatan yang masih baik supaya dipelihara sebaik-baiknya dan difungsikan sebagaimana mestinya.

Mengenai kebijakan konversi minyak tanah ke gas Elpiji Tabung 3 Kg, agar dilaksanakan pada waktu yang tepat. Artinya sebelum konversi ini dilaksanakan di lapangan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pihak yang berwenang atau konsultan antara lain melakukan tahapan- tahapan kegiatan.

Pemandangan Umum dari Fraksi HANURA terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011  kiranya dapat dijadikan bahan masukan dalam pembahasan Ranperda RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 yang akan dilaksanan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi dan Tim Panitia Angggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Provinsi Jambi.***

 

Fraksi Hijau

Pemandangan Umum Fraksi Hijau   yang disampaikan oleh Tadjuddin Hasan sebagai upaya telaah kritis terhadap apa yang diajukan pemerintah untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana diatur dalam UU 32/2004 bahwa tupoksi DPRD bersama gubemur membahas dan menyetujui RANPERDA APBD,

Setelah Fraksi Hijau menelaah secara konfrensif, arif dan bijak terhadap pengantar nota, nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2011 Fraksi Hijau memandang  Bahwa APBD adalah merupakan produk hukum dalam rancangan perda

 

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam APBD menganut sistem defisit dan surplus maka, Rancangan Peraturan Daerah juga harus mencantumkan ketentuan Peraturan tentang pengendalian defisit.

 

Rencana pengeluaran pembiayaan sebesar( tiga ratus tujuh puluh juta ) guna pembayaran hutang sewa SPC(Sumatra Promotion Centre) agar dipertimbangkan sisi manfaat dan benefitnya, mohon dijelaskan keuntungan dan efektifitas pembiayaannya, jika kurang fisibel (tidak layak) maka penganggaran pembiayaan ini dihentikan saja.

Fraksi Hijau mendukung sepenuhnya program “SAMISAKE” SATU MILYAR SATU KECAMATAN, selain itu dapat diharapakan    komponen pembangunannya berakar pada pilar pertumbuhan ekonomi Pro Growth, peningkatan lapangan kerja Pro job dan Pengurangan Angka pengangguran/kemiskinan Pro por, artinya sangat berharap sekali visi misi Gubemur tersebut terintegrasi dalam “pengembangan Ekonomi Kerakyatan”, hal ini penting kami sampaikan karena mencermati nota keuangan bahwa Program SAMISAKE terpencar-pencar beberapa bidang dan beberapa SKPD. Selanjutnya juga mohon penjelasan bahwa dalam aitem samisake tersebut ada dana Sarjana masuk desa sebagai komponen pengawasan dan monitoring, sementara dimana anggaran lain ada belanja insentif yang terkait program samisake sebesar 2,5 milyar. Dan yang terpenting agar program samisake dibuat payung hukumnya sebagai juknis dan juklaknya seperti program nasional PNPM Mandiri.

 

Berdasarkan hasil reses dewan bahwa turap penahan tebing lahan sawah /pertanian di wilayah batanghari tepatnya di belakang desa pasar terusan kondisinya kritis dan menjadi kewenangan SDA, maka kami harapkan aspirasi masyarakat tersebut dapat di prioritas pada APBD 2011.

 

Fraksi Hijau mengapresiasi yang tinggi kepada pemerintah bahwa RAPBD 2011 kali ini sangat mendasar karena diserta asumsi-asumsi makro ekonomi serta memperkirakan kinerja ekonomi pemerintah sepanjang tahun 2011 nantinya. artinya pilihan program dan kegiatan yang disuguhkan telah diperhitungkan secara cermat, namun demikian komposisi anggaran belanja berdasar kemampan keuangan yang ada fraksi hijau mencermati bahwa Sektor pendapatan Asli daerah masih berpeluang besar  dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang berkwalitas, baik dari sektor penggunaan kekayaan milik daerah maupun sektor pertambangan, seperti yang ditemukan dewan bahwa di kabupaten bungo dan merangin ada potensi biji besi yang terlalu murah dijual kepasar dari lahan masyarakat pemilik tambang hanya menghargai 50 ribu per ton/atau 5 rupiah per kilo, melihat potensi seperti ini pemerintah dan DPRD diharapkan bangkit untuk membantu masyarakat pemilik lahan.

 

Dalam rangka peningkatkan PAD provinsi dan kab/kota, agar saudara gubernur menertibkan kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 termasuk alat- alat  berat yang beroperasi di perusahaan - perusahaan dalam wilayah provinsi jambi, menurut pantauan fraksi hijau dilapangan,banyak yang tidak memakai plat bernopol jambi (BH )

Pandangan Umum Fraksi Hijau ini diharapkan menjadi bahan Pendalaman alat kelengkapan dewan demi terwujudnya pencapaian Visi misi Pembangunan Jambi EMAS yang menyentuh kebutuhan rakyat secara nyata***

 

Fraksi Gerakan Keadilan

Penyampaian Pemandangan umum ini memiliki arti yang cukup penting  hal ini disampaikan oleh Supriyanto SP dimana setiap Fraksi yang merupakan representasi dari seluruh anggota legislatif akan memberikan masukan terhadap Rencana APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011, Agar memiliki kualitas yang baik dari berbagai sisi sehingga alokasi anggaran yang diberlakukan akan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambi.

Fraksi Gerakan Keadilan ingin mengingatkan,  bahwa pembahasan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2011 ini merupakan bagian pertama dari siklus tahunan pembahasan anggaran murni, khususnya bagi anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2009-2014. Periode ini juga merupakan tahun-tahun pertama bagi masa tugas kepala daerah hasil pemilukada langsung tahun  2010 ini. Kami berpendapat, bahwa ini adalah momentum yang tepat bagi kita, untuk menunjukkan kepada seluruh lapisan masyarakat jambi bahwa legislatif dan eksekutif sangat peduli dan berpihak kepada seluruh kepentingan masyarakat bukan kepentingan segelintir orang tertentu.

Dalam pembahasan-pembahasan, selanjutnya diharapkan bisa dilaksanakan dengan serius dan penuh tanggung jawab sebagai wujud kepedulian kita agar mampu menelurkan APBD yang pro-rakyat. Karena 1 (satu) rupiah uang rakyat yang kita belanjakan akan dimintai pertanggungjawaban.

 

Fraksi Gerakan Keadilan berharap bahwa tahun ini menjadi tahun konsolidasi seluruh perangkat daerah dalam, rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Terkait konsolidasi personel, perlu dipandang setiap, personal yang diserahi tanggung jawab untuk memimpin SKPD harus, benar-benar memahami visi misi Gubernur, tidak malu-malu untuk bertanya jika belum memahami visi misi tersebut baik terhadap, konsep maupun aplikasi disetiap SKPD.

Dalam kaitan konsolidasi structural Fraksi  Gerakan Keadilan menyarankan agar menempatkan pejabat sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. dan  berharap Kepala SKPD mampu membuat terobosan-terobosan baru dalam penyusunan program pembangunan untuk terwujudnya Jambi EMAS 2015.  sebagaimana visi yang telah dicanangkan oleh Gubernur tentang visi lima tahun yaitu “Terwujudnya Ekonomi Maju, Aman, Adil, dan Sejahtera di Bawah Ridho Allah, SWT yang disingkat dengan semboyan JAMBI EMAS 2015” serta telah ditetapkan panca misi yaitu : 1) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pelayanan umum, 2) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama dan berbudaya, 3) Meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri, 4) Meningkatkan pengelolaan sumber daya, alam yang optimal dan berwawasan lingkungan, 5) Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, jaminan kepastian dan perlindungan hukum serta kesetaraan gender. Fraksi Gerakan Keadilan berharap Visi dan Misi ini yang menjadi acuan dan arah dalam setiap program pembangunan yang akan dirancang.

Mengacu pada penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang APED Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 yang telah disampaikan oleh Gubernur Jambi, secara umum tergambar bahwa nominal yang direncanakan pada RAPBD tahun 2011 sebesar Rp. 1,359 Trilyun.

 

Terkait dengan substansi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011, Fraksi Gerakan Keadilan  meminta penjelasan beberapa hal  seperti Sumber Pendapatan, Infrastruktur, Pendidikan, Program Samisake danTunjangan Kinerja Daerah

Terkait dengan program pusat tentang konversi minyak tanah ke gas dijelaskan bahwa, dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum siap terhadap program ini. Hal ini disebabkan tidak maksimalnya sosialisasi ke masyarakat baik di Kota Jambi maupun di desa-desa yang ada di provinsi jambi.

 

Untuk itu disarankan agar konversi minyak tanah ke gas elpigi disesuaikan dengan data yang sebenarnya atau yang betul- betul siap dan tepat. Jangan dipaksakan sesuai target yang besarnya lebih kurang 609.414 paket untuk 131 kecamatan dan 2.000 desa.***

 

Fraksi Demokrat

 Penyusunan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2011 yang Nota Pengantar Ranperdanya telah disampaikan dalam sidang Paripurna lalu, merupakan proses yang di awali dengan pembahasan Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dimana proses penyusunan Kebijakan Umum APBD dan penyusunan PPAS tersebut telah disepakati bersama melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara pihak Eksekutif dan pihak Legislatif pada tanggal 14 Oktober 2010.  pernyataan ini diungkapkan oleh Aswan Zahari SPd

Terkait dengan RAPBD ini, Fraksi Demokrat menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Anggaran tahun 2011 sangat strategic karena merupakan tahun pertama yang menentukan arah Provinsi Jambi lima tahun  mendatang

2. Pengalokasian anggaran tahun 2011 haruslah mengacu kepada undang-undang, - terutama UUD tahun 1945 dan peraturan pemerintah yang mengatur bahwa anggaran untuk pendidikan minimal 20% dari APBD atau minimal sama dengan anggaran tahun sebelumnya. Ini sangat penting karena ini menyangkut kepatuhan dan ketaatan kepada aturan. Namun untuk pemanfaatan alokasi anggaran pada bidang pendidikan perlu mempertajam sasaran dan target program agar program dapat menyentuh masalah sekaligus juga dapat menjawab visi gubernur, denganmenyepakati prioritas pembangunan pendidikan Gubernur untuk peningkatan pemerataan akses pendidikan bermutu. agar dapat mewujudkan pendidikan bermutu

 

Dalam manajemen anggaran untuk infrastruktur Fraksi Demokrat perlu mengingatkan agar tidak mengganggu sistem anggaran dalam jangka panjang. Pengalaman banyak daerah akibat sistem pengelolaan anggaran yang kurang baik menjadikan defisit berkepanjangan. Karenanya kami mendukung sistem multiyears, namun mesti dihitung betul beban dan kemampuan anggaran.

Fraksi Demokrat sangat mendukung program SAMISAKE, karena program ini dalam jangka panjang akan membuahkan hasil dan model pembangunan yang berbasis desa dan kecamatan. Hanya saja perlu juga memberi masukan terkait program ini agar memperoleh hasil yang optimal dan memuaskan, yakni;

Fraksi Demokrat  berharap program pada SKPD-SKPD pada anggaran tahun 2011 harus sudah disemangati dan terinplementasi visi gubernur terpilih. Tidak mem-paste program-program sebelumnya. Jika pada tahun 2011 ini belum ada perubahan yang berarti sesuai visi gubernur, Fraksi Demokrat meyakini program tahun berikutnya tidak akan mampu melakukan perubahan berarti dan itu indikasi awal visi EMAS tahun 2015 gagal. Oleh sebab itu kami betul-betul mengajak SKPD-SKPD bekerja keras, sungguh-sungguh, kreatif dan inovatif dalam merumuskan program kerja tahun 2011, jika kita mendukung dan menyayangi Gubernur dan Wakil Gubernur. Beberapa SKPD perlu kami sampaikan catatan dan ini juga otokritik bagi SKPD yang lain. seperti Dinas Kesehatan; Dinas Pemuda dan Olah Raga; Dinas Pertanian;

Selain prioritas pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah program pembangunan karakter daerah melalui pembangunan budaya harus juga mendapat perhatian serius. Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan daerah tentang RAPBD Provinsi Jambi tahun 2011, yang nanti akan ditanggapi oleh pihak Eksekutif, hal-hal yang lebih rinci tentunya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Badan Anggaran Dewan dengan Panitia Anggaran Eksekutif nantinya. .***

2 Komentar

  1. 04/15/2014 09:25

    terima kasih atas informasi yang bermanfaat dan sukses slalu

    04/16/2014 09:34

    Terima kasih karma telah memberikan informasi yang bermanfaat ini dan sukses selalu.

Tinggalkan Komentar


  Visual CAPTCHA