Bahas Lima Ranperda Inisiatif, DPRD Bentuk Dua Pansus

Kamis, 16 Maret 2017 | 15:43:35 WIB | Dibaca: 967 Kali


Sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian jawaban dewan terhadap pandangan pemerintah tentang lima Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Jambi

DPRDPROVINSIJAMBI - Paripurna lanjutan tentang lima Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Jambi kembali digelar, Kamis (16/3). Kali ini, DPRD mengadendakan paripurna jawaban legislative terhadap tanggapan eksekutif pada lima Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Jambi.

Mengawali Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jambi dan dihadiri langsung Gubernur, Zumi Zola itu, Juru bicara Bampeperda DPRD Provinsi Jambi, Drs H Hasani Hamid MM, menyampaikan jawaban atas tanggapan eksekutif pada 5 Ranperda inisitif dewan.

Dikatakannya, pertama untuk Ranperda Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, memang perlu dibentuk. Sebab, Perda Provinsi Jambi nomor 2 tahun 2003 yang sudah ada tak layak lagi.

“Pertama karena, substansi yang mengatur dalam Perda lama tidak menjadi urusan Provinsi Jambi, seperti pengusaha,pemilik atau pengelola rumah tempat pondokan, asrama, hotel restoran, lembaga pendidikan dan laiinnya. Kemudian, sanksinya mengambil kewenangan Polri atau BNN, serta pengaturan untuk pencegahan dan penanggulangannya kurang lenggap, karena itu Perlu dibentuk Perda batu,” paparnya.

Lalu untuk Ranperda tentang perseroan terbatas penjamin kredit daerah, menurut Hasani Hamid, naskah akademiknya dan draf Ranperda sudah disusun berpedoman pada Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Perda. Kemudian, landasaran yuridis formalnya juga sudah mengacu pada UU nomor 1 tahun 2016 tentang penjaminan serta beberap UU lainnya.

“Dewan bahkan sudah melakukan pembahasan dengan OJK dan Bank Indonesia,” tuturnya.

Lalu untuk Ranperda Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menurut Hasani Hamid, juga sudah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Ranperda ini juga disusun untuk menekankan rewards dan punishment usaha-usaha besar, kecil dan menengah. Di sini juga akan memauat bab pengawasan dan ketentuan hukum,” ujarnya.

Bapemperda Provinsi Jambi juga memberikan jawaban atas tanggapan eksekutif yang disampaikan Wagub Jambi, Fachrori Umar sehari sebelumnya terhadap Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Ketahanan Keluarga.

Usai memberikan tanggapan, dewan kemudian membentuk dua Pansus membahas Ranperda ini. Pansus I yang diketahui Nasri Umar akan membahas Ranperda tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainya, kedua Ranperda tentang Perseroan terbatas penjamin kredit daerah, dan ketiga Ranperda Penyelenggaraan pendidikan.

Selanjutnya Pansus II, diketuali oleh Muhamadiah akan melakukan pembahasan terhadap Ranperda Perlindungan dan peneglolahan lingkungan hidup dan Ranperda tentang Ketahanan keluarga.

Mengenai sistematika penulisan Ranperda akan tetap mengacu pada UU tahun 12 tahun 2011, namun jika nantinya diarasakan masih Perlu adanya perbaikan akan disesuaikan kembali.

"Iya, akan diperbaiki sesuai dengan aturan yang berlaku," pungkasnya.

Sementara, Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkifli mengatakan, untuk pembangunan daerah memang perlu didukung dengan payung hukum yang jelas. Selagi tidak bertentangan dengan UU yang diatasnya, bisa dilakukan.

Selain itu, untuk pembangunan  ‎juga sudah memiliki RPJMD, untuk itu komunikasi secara aktif akan dilakukan antara eksekutif dan legeslatif.

"Saya harapkan untuk pembentukan Ranperda ini, mengacu pada aturan yang berlaku," katanya.

Selain itu, terkait dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksaanya, dapat dimanfaatkan dengan baik. Hal ini diharapkan Zola, karena nantinya hasil produk ini akan diterapkan untuk kesejahteraan masyarakat. (*)