BERITA

Penandatanganan Kesepakatan Bersama BPK RI dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Penandatanganan Kesepakatan Bersama BPK RI dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tentang Tata Cara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota  

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No.l Tahun 2004, perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 23 E Undang Undang Dasar RI Tahun 1945.

Hal ini diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  Anggota BPK RI, DR. H. Rizal Djalil karena sesuai dengan konstitusi tersebut, BPK mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan lingkup pemeriksaan semua unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas. Sementara, pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Ketiga jenis pemeriksaan tersebut telah dilaksanakan oleh BPK sesuai dengan kewenangannya. 

Saat ini, bobot terbesar dalam melaksanakan pemeriksaan adalah pemeriksaan keuangan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam pasal 31 UU No. 17 Tahun 2003 yang mengatur bahwa sebelum  Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut terlebih dahulu diperiksa oleh BPK dengan memberikan opini.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) juga telah dilakukan oleh BPK, antara lain pemeriksaan atas kegiatan-kegiatan tertentu seperti pemeriksaan atas infrastruktur, pemeriksaan belanja daerah, pemeriksaan pendapatan, pemeriksaan atas pengelolaan aset, dan lain-lain.

Khusus untuk pemeriksaan kinerja, jumlahnya masih terbatas dan secara bertahap BPK akan meningkatkan pemeriksaan kinerja sehingga ke depan BPK dapat memberikan suatu rekomendasi dalam perbaikan tata kelola keuangan yang terkait dengan aspek ekonomi.

Berdasarkan UUD 1945, UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006, diatur bahwa laporan hasil pemeriksaan keuangan negara disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, serta Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Dalam rangka penyampaian laporan hasil pemeriksaan dan optimalisasi pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK, pada tahun 2006 telah dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara BPK yang diwakili Kepala Perwakilan dengan Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Pada saat itu, jumlah Perwakilan BPK hanya 7 (tujuh) Perwakilan. Kemudian, pada akhir tahun 2008, BPK memiliki 33 Perwakilan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Dalam kaitan itulah, pada pagi hari ini BPK melakukan penandatanganan bersama dengan DPRD Provinsi dan

Kabupaten/Kota se-Provinsi    Jambi    yang    merupakan    penyempurnaan    dari kesepakatan bersama yang ditandatangani tahun 2006.

Ada beberapa perubahan yang diatur dalam kesepakatan bersama ini, yaitu ruang lingkup yang diatur dalam kesepakatan bersama lebih diperluas, meliputi antara lain penyerahan hasil pemeriksaan BPK, IMPS, hasil evaluasi atas laporan hasil pemeriksaan akuntan publik beserta laporan hasil pemeriksaan akuntan publik, dan pertemuan konsultasi.

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama ini akan lebih memudahkan dalam melaksanakan ketiga fungsi yang dimiliki, yaitu fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Anggota BPK RI menghimbau untuk meningkatkan pemahaman terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK karena apapun hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, akan lebih bermanfaat ketika mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh para pemakai laporan. Untuk itu, BPK membuka diri untuk dilakukannya pertemuan konsultasi dalam rangka memperjelas substansi yang ada dalam laporan hasil pemeriksaan.

Dengan dilakukannya penandatanganan kesepakatan bersama kita berharap serat dengan kesungguhan dari masing-masing Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, diharapkan kinerja pemerintah daerah semakin meningkat dan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik, sesuai harapan masyarakat.***

0 Komentar

Tinggalkan Komentar


  Visual CAPTCHA