Komisi I: Pemekaran Tergantung Pemerintah Kabupaten

Rabu, 01 Maret 2017 | 15:12:09 WIB | Dibaca: 1046 Kali


Anggota DPRD Provinsi Jambi saat turun ke lapangan mengkroscek rencana pemekaran kabupaten

DPRDPROVINSIJAMBI - Pemekaran wilayah direncanakan dilakukan pada sejumlah kabupaten di Provinsi Jambi. Diantaranya Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo.

DPRD Provinsi Jambi sudah turun untuk melihat kesiapan daerah. Hasilnya, semua daerah itu layak untuk dimekarkan. "Pada prinsipnya sudah layak dimekarkan," kata Ketua Komisi I, Tadjuddin Hasan, Rabu (1/3)

Dikatakannya, untuk Kerinci pemekaran sudah disetujui DPRD Provinsi Jambi. Karena itu, pemekaran tergantung daerah lagi untuk melengkapi berkas dan mengajukan ke pusat.

"Kalau secara administrasi sudah layak dimekarkan, tinggal lagi beberapa persoalan yang harus mereka clearkan,” terangnya.

Salah satunya, kata Tadjuddin, masalah aset. Sebab, jelasnya, sampai saat ini masalah itu masih menjadi ganjalan. "Tapi jika masalah ini clear, mereka tinggal mengajukan ke pusat. Kalau tingkat provinsi sudah kita setujui," sebutnya.

Sementara untuk Kabupaten Merangin, yang rencananya dimekarkan menjadi Tabir Raya, jika mengikuti aturan yang lama sudah layak dimekarkan.

Namun jika mengacu pada Undang-undang pemekaran yang baru, maka harus diusulkan lagi ke provinsi untuk disetujui. "Harus diparipurnakan dulu," ujarnya.

Berdasarkan aturan baru dalam PP 19 tentang daerah, untuk pemekaran wilayah, untuk satu kecamatan harus ada 10 desa, dengan jumlah penduduk perdesa 4 ribu, jadi totalnya 40 ribu.

Lalu untuk pemekaran Kabupaten Bungo, pada prinsipnya juga sudah layak. Namun semuanya dikembalikan ke daerah, apakah mau dimekarkan atau tidak.

"Dulukan sudah kita setujui, sudah diajukan ke pusat, dan hampir disetujui pusat. Tapi ternyata, kepala daerah yang lama menarik kembali usulan itu dan menolak untuk dimekarkan," terangnya.

Maka dari itu, kata Tadjuddin, untuk Kabupaten Bungo jika ingin dimekarkan harus memulai dari awal lagi. "Harus diajukan ulang dan disetujui dulu tingkat kabupaten, baru kemudian diusulkan ke provinsi dan ke pusat," jelasnya.

Sebenarnya, kata Tadjuddin Kabupaten Bungo adalah daerah yang paling layak dimekarkan. Baik dari segi wilayah dan jumlah penduduknya. Terlebih, potensi yang dimiliki Bungo begitu besar, dan sumber-sumber PAD nya lebih jelas.

"Tapi meskipun itu paling layak, ya tergantung daerahnya mau dimekarkan atau tidak," pungkasnya.(*)