BERITA

Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Tentang Nota Pengantar RAPBD Tahun 2011

Sebagaimana kita ketahui bersama pada Rapat Paripurna Dewan Tanggal 14 Oktober 2010 yang lalu, Gubernur telah menyampaikan Nota Pengantar RAPBD Tahun 2011, dan telah mendapat tanggapan dari Dewan yang terhormat pada tanggal 22 Oktober 2010 yang lalu. Oleh karenanya pada tanggal Senin,25 Oktober 2010 penjelasan terhadap pemandangan umum Fraksi  - fraksi Dewan   atas Nota Pengantar RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011.

Mengawali penjelasan ini, perfama-tama Gubernur mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kritikan, pertanyaan, tanggapan, saran serta himbauan yang sungguh sangat mendasar yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi. Gubernur yakin dan percaya bahwa apa yang disampaikan oleh masing -- masing Fraksi adalah upaya untuk melakukan perubahan, perbaikan kearah yang lebih baik bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Provinsi Jambi.

Diawal penyampaian Gubernur Jambi menanggapi pertanyaan, kritik, saran dan masukan yang disampaikan oleh masing-masing Fraksi diantaranya :

Fraksi Amanat Nasional

Saran Fraksi ini sekaligus saran untuk Fraksi Partai Golkar agar seluruh SKPD mampu menterjemahkan lima prioritas pembangunan dalam bentuk ketajaman program yang benar-benar memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jambi. Pada prinsipnya sependapat dan kedepan saran ini akan kami jadikan bahan pertimbangan yang sangat urgen. Gubernur akan segera menginstruksikan seluruh jajaran SKPD untuk dapat mampu menterjemahkan 5 program prioritas pembangunan sehingga di dalam pelaksanaan program akan memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya menanggapi saran fraksi ini agar Substantif dari isi RPJMD tetap terimplementasikan pada program yang disusun dan jangan sampai terjadi kesenjangan antara RPJMD dengan program yang tertuang dan dibiayai dalam APBD 2011 yang dibahas, dapat kami jelaskan bahwa hal ini menjadi komitmen kami untuk menselaraskan antara isi RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS dengan Ranperda APBD Provinsi Jambi Tahun 2011. Seluruh dokumen ini akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri pada saat penyampaian Ranperda APBD Provinsi Jambi untuk dievaluasi guna melihat konsistensi antar dokumen tersebut. Penjelasan ini sekaligus menanggapi saran dari Fraksl PDI Perjuangan.

Berkenaan dengan saran fraksi ini terhadap masalah pengangguran yang sangat terkait dengan tidak tersedianya institusi pendidikan yang rnenyediakan lulusan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja. Belum tersedianya spesifikasi bidang pekerjaan yang dibutuhkan khususnya politeknik atau D3 dengan bidang keilmuan spesifik, untuk itu perlu dianggarkan dalam APBD 2011 pada Bidang PendidikanSelanjutnya menanggapi saran Fraksi ini terkait pembangunan bidang kesehatan agar program minimal memenuhi prinsip pelayanan prima serta mempermudah akses bagi masyarakat miskin untuk menikmati fasilitas kesehatan yang sangat murah. Pada dasarnya  sependapat dan hal ini telah menjadi komitmen  dalam implementasi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Provinsi Jambi dan telah kami alokasikan anggaran untuk program ini melalui RAPBD Tahun 2011 sebesar Rp 7,2 milyar disamping program-program lain pada SKPD Dinas Kesehatan.

Berkaitan dengan saran Fraksi ini tentang perlu adanya program yang terintergasi antara SKPD dalam menggerakan perekonomian Jambi pada Bidang Pertanian seperti Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perdagangan dan Industri dan Dinas Koperasi dan UMKM, pada prinsipnya Gubernur  sependapat dan oleh karenanya dalam penyusunan perencanaan pembangunan untuk tahun 2011 kita telah mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD.

Berkaitan dengan saran Fraksi  ini agar memberi perhatian penuh pada BUMD dan keikutsertaan modal pemerintah pada unit bisnis yang ada, Gubernur sependapat dengan saran tersebut dan ini akan menjadi kajian untuk menetapkan kebijakan selanjutnya.

Selanjutnya menanggapi saran Fraksi Partai Amanat Nasional agar dilakukan penyamaan persepsi antar SKPD terkait Program Samisake karena ada SKPD yang mendapat alokasi anggaran tidak mengetahui dan memahami pola pelaksanaan program tersebut. Oleh karenanya dalam waktu dekat ini Gubernur  akan melakukan rapat staf kembali bersama SKPD untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap implementasi program Samisake.

Fraksi Partai Golkar

Menanggapi saran Fraksi Golkar untuk membuat indikator makro pembangunan daerah, sehingga masing-masing SKPD mempunyai peran dalam upaya mewuludkan indikator dimaksud secara proporsional dalam mendukung pencapaian JAMBI EMAS 2015. Pada prinsipnya Pemerintah  sangat sependapat dan dapat dijelaskan bahwa di dalam RPJMD 2011-2015 yang akan datang, setiap program / kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD selama lima tahun kedepan telah disusun indikator untuk penilaian capaian pelaksanaan prioritas pembangunan. Selanjutnya dapat diinformasikan bahwa untuk mengukur keberhasilan dari masing- - masing program yang dituangkan dalam RPJMD 2011-2015 Pemerintah  akan menyusun key performance indicator (KPI), KPI ini merupakan alat ukur untuk melihat sejauh mana capaian program dan sekaligus sebagai alat ukur kinerja SKPD.

Menanggapi saran terhadap penundaan pelaksanaan Program - konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 Kg dan perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, pada prinsipnya Pemerintah sangat sependapat, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 303/Kep.Gub/SDA/ 2010 tanggal 23 Agustus 2010 telah dibentuk tim monitoring yang tugasnya mendampingi konsultan pelaksana dan Pertamina melakukan koordinasi dan sosialisasi tentang tata care penggunaan kompor dan tabung gas yang balk dan benar keseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dan saat ini konsultan yang ditunjuk oleh Kementerian ESDM sedang melakukan sosialisasi di Kabupatan/Kota dan melakukan pendataan calon penerima paket bantuan sesuai dengan kriteria   yang telah ditetapkan, Hasil pendataan dan sosialisasi akan dievaluasi sebelum distribusi paket  dilaksanakan. Penjelasan ini, sekaligus menanggapi saran Fraksi Partai Hanura dan Fraksi Gerakan Keadilan.

 

Fraksi PDI Perjuangan

Menanggapi saran fraksi PDI Perjuangan agar Alokasi bidang Pertanian ditingkatkan menjadi urutan terbesar ke 3 (tiga) setelah Pekerjaan Umum dan Pendidikan, untuk membiayai pelatihan-pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat. Pada dasarnya Gubernur sependapat, namun mengingat kemampuan keuangan dan ada beberapa program yang prioritas dan urgen untuk ditangani pada tahun 2011 maka alokasi anggaran untuk Bidang Pertanian tetap dialokasikan kepada program yang bersifat prioritas dan sfrategis.

Kedepan Pemerintah  mempunyai harapan yang sama karena pembangunan bidang pertanian sebagai basis pada ekonomi kerakyatan juga menjadi prioritas pembangunan 2011-2015.

 

Fraksi Partai Hanura berkaitan dengan difungsikannya kembali beberapa jembatan timbang guna mengurangi dampak terhadap kerusakan jalan kami sependapat dan akan menjadi perhatian dan selanjutnya akan kami konsultasikan ke kementerian terkait, berkaitan dengan kewenangan. Sehubungan dengan pembebasan tanah untuk jembatan timbang di beberapa titik lokasi akan menjadi bahan pertimbangan dan pengkajian lebih lanjut. Selanjutnya dapat kami informasikan bahwa Pemerintah Provinsi pada APBD 2010 telah jembatan timbang di Muara Tembesi yang tujuannya untuk mengurangi dampak kerusakan jalan. Mudah-mudahan pada awal tahun 2011 sudah dapat dioperasikan.

Berkaitan dengan saran Fraksi ini agar pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan lebih ditingkatkan agar kualitas jalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, pada prinsipnya sangat sependapat, dan ini akan kami jadikan pertimbangan khusus dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada tahun 2011.

Selanjutnya penjelasan untuk kedepan dalam rangka pengawasan pembangunan infrastruktur jalan secara berjenjang kami akan menerapkan sistem pengawasan jalan melalui pola mandor jalan yang bertugas mengawasi dan memonitor serta menangani tingkat kerusakan jalan. Untuk itu pada tahun 2011 setiap 20 KM ruas jalan provinsi akan ditunjuk 1 orang mandor jalan. Mudah-mudahan dengan pola ini kondisi jalan dapat terpelihara dan dapat meminimalisir tingkat kerusakan jalan.

Selanjutnya saran agar SMA Negeri 1 Jambi dan SMA Negeri 3 Jambi tetap meneruskan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), kami sependapat dan untuk tahun 2011 telah dialokasikan anggaran guna  memenuhi kriteria-kriteria yang merupakan persyaratan bagi sekolah Rintisan bertaraf internasional.

Terhadap saran agar dilakukan pengecekan dan menginventarisir semua alat-alat kesehatan yang ada pada instansi/SKPD terkait di Provinsi Jambi, kami sangat setuju dengan saran tersebut dan akan kami perintahkan unit kerja yang membidangi masalah aset dan Inspektorat Provinsi untuk melakukan pengecekan dan menginventarisir sekaligus melakukan penilaian terhadap kelayakan alat-alat kesehatan tersebut serta akan kami laporkan hasil kerja tersebut kepada Dewan.

Fraksi Hijau

Menjawab pertanyaan tentang rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta) untuk pembayaran hutang pemerintah Provinsi Sumatra Promotion Centre (SPC) bahwa SPC ini merupakan hasil kesepakatan para Gubernur se - Sumatera sebagai saran untuk promosi daerah, dimana setiap Provinsi diwajibkan untuk secara bersama-sama menanggung biaya operasional SPC tersebut. Selanjutnya dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2007 tidak pernah membayarkan kewajiban tersebut dan pada tahun 2010 Provinsi Jambi telah menghentikan keikutsertaan di SPC, akan tetapi kewajiban selama 4 tahun tersebut harus tetap dibayarkan dan sisa pembayaran hutang sewanya masih tersisa sebesar Rp 370.000.000 yang dianggarkan pada tahun 2011.

Menanggapi saran terhadap pembangunan turap penahan tebing lahan sawah/pertanian di wilayah Batanghari, potensi biji besi di wilayah Kabupaten Bungo dan Merangin yang nilai jualnya rendah serta penertiban kendaraan roda 2 dan roda 4 termasuk alat berat guna peningkatan PAD Provinsi, Kabupaten/Kota, Gubernur sependapat dengan saran dimaksud dan akan menjadi perhatian kedepan.

Fraksi Gerakan Keadilan

Menanggapi pertanyaan Fraksi Gerakan Keadilan tentang infrastruktur yang selama ini sudah banyak kritik dan saran yang ditujukan kepada dinas terkait terhadap hasil kerja dilapangan, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya kinerja infrastruktur dapat diukur dengan jumlah anggaran yang tersedia dibandingkan dengan tingkat kebutuhan jumlah anggaran yang baru tersedia yaitu sekitar 30% dari total kebutuhan. Hal ini mengakibatkan optimalisasi kinerja infrastruktur menjadi rendah. Selain itu ada beberapa faktor penyebab kerusakan infrastruktur khususnya jalan antara lain faktor perencanaan, faktor pelaksanaan dan faktor muatanyang lewat. Pada saat ini faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kerusakan jalan adalah muatan yang lewat jauh diatas beban yang direncanakan. Sedangkan terkait manajemen internal pada Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan revitalisasi organisasi. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum.

Menanggapi pertanyaan tentang sejauh mana Tunjangan Kerja Daerah (TKD) untuk meningkatkan kualitas SDM PNS dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dapat dijelaskan bahwa TKD tersebut pada dasarnya merupakan Tambahan Penghasilan bagi PNS yang diberikan berdasarkan prestasi kerja yang penilaian utamanya adalah kedisiplinan dan kinerja PNS. Kebijakan tersebut telah berjalan selama 4 tahun, dan pada tahun 2011 ini Pemerintah Daerah akan mengevaluasi kemball sampal sejauh mana pengaruhnya terhadap peningkalan pelayanan kepada masyarakat.

Menanggapi saran terkait tanaman sawit dibeberapa daerah sudah ada yang memasuki usia kurang produktif (25 Tahun). Pada prinsipnya Pemerintah mengucapkan terimakasih dan akan dijadikan pertimbangan untuk melaksanakan program antisipasi terhadap replanting sawit. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa guna mengantisipasi kondisi tersebut Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perkebunan akan mem-fasilitasi dan menyediakan bibit unggul kepada masyarakat, melakukan pembinaan terhadap penangkar, melakukan sertifikasi terhadap bibit unggul tersebut yang tujuannya mempermudah untuk memperoleh bibit guna peremajaan sawit.

Fraksi Partai Demokrat

Menanggapi pertanyaan Fraksi ini apakah benar kita swasembada pangan sementara luas areal pertanian terus berkurang, dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai swasembada pangan sebagaimana yang kita arapkan maka Pemerintah Provinsi Jambi mengambil beberapa langkah strategi antara            lain melalui intensifikasi  lahan, meningkatkan indeks pertanaman, menggunakan dan melakukan pengawasan peredaran benih unggul serta dengan melakukan diversifikasi pola konsumsi, sehingga Pemerintah  optimis untuk 15 tahun yang akan datang kita mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jambi secara mandiri.

Menanggapi saran terhadap program penguatan infrastruktur yaitu -.

• Infrastruktur harus diarahkan kepada upaya untuk menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi yang berbasis pendapatan rakyat serta harus ditetapkan standarisasi bahwa jalan yang dibangun harus tahan selama 5 sampai 10 tahun.

• Untuk pelaksanaan pengerjaan jalan atau infrastruktur harus memprioritaskan perusahaan kualified, bertanggungjawab, berorientasi mutu dan jika perlu melibatkan BUMN.

• Dalam manajemen anggaran untuk infrastruktur agar tidak mengganggu sistem anggaran dalam jangka panjang.

Menanggapi harapan Fraksi ini terhadap Program SKPD pada tahun anggaran 2011 agar  betul-betul bekerja keras, sungguh--sungguh , kreatif dan inovatif dalam merumuskan program kerja tahun 2011, tidak mempaste program-program sebelumnya sehingga visi dan misi Gubernur tidak gagal.

Menanggapi saran fraksi ini agar program Samisake dilaksanakan secara bertahap dan dilaksanakan pada 2 Kecamatan setiap kabupaten/Kota, pada prinsipnya Pemerintah  memahami saran tersebut namun kiranya perlu kita bahas lebih lanjut, karena ada beberapa kegiatan yang merupakan prioritas untuk dilakukan dan merupakan janji politik pada saat kampanye dan penyampaian visi dan mini kami selaku Calon Gubernur/Wakil Gubernur dihadapan forum ini pada saat pencalonan seperti kegiatan bedah rumah, pensertifikatan tanah bagi masyarakat sangat miskin, serta pemberian bea siswa adalah merupakan salah satu kegiatan yang terangkum di dalam Program Satu Milyar Satu Kecamatan.

Ada beberapa penjelasan kegiatan yang terkait dalam Program Samisake sebagai berikut :

    Kegiatan Bedah Rumah, dilaksanakan dengan system transfer ke Kabupaten/Kota dalam bentuk bantuan keuangan yang dianggarkan pada SKPKD (Biro Keuangan dan Aset). Anggaran ini dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dan setiap Kecamatan dialokasikan sebanyak 23 unit rumah dengan jumlah bantuan sebesar Rp 7.5 jute per unit.

 Guna tercapainya maksud dan tujuan Program Samisake, setiap Kecamatan akan didampingi oleh 1 (satu) orang Sarjana Penggerak Pembangunan Kecamatan (SP2K) yang diberikan insentif sebesar Rp.100.000perbulan selama 1 (satu)  tahun yang dianggarkan pada SKPD Dinas Sosnakertrans.

    Dalam rangka meningkatkan pengelolaan persampahan di Kabupaten/Kota akan diberikan bantuan berupa kendaraan roda enam (dumptruck) dan kendaraan roda tiga, dengan rincian untuk setiap kecamatan di Kota Jambi akan diberikan 1 unit dumptruck dan setiap kelurahan diberikan 1 unit kendaraan roda tiga, sedangkan untuk Kecamatan di Ibukota Kabupaten akan diberikan 1 Unit dumpfruck dan setiap Kecamatan pada Kabupaten/Kota diberikan bantuan kendaraan roda tiga. Alokasi anggaran pengadaan kendaraan tersebut disediakan pada Biro Umum Setda Provinsi Jambi.

    Untuk menjamin kesehatan masyarakat telah dianggarkan program Jamkesmas Provinsi Jambi bersama-sama Jamkesmasda Kabupaten/Kota dalam upaya mendukung dan rnensukseskan program Jamkesmas Nasional yang anggarannya dialokasikan pada SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang pelaksanaanya merupakan satu kesatuan dari program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

    Disamping program-program tersebut juga ada beberapa program yang juga merupakan usulan dari masyarakat di Kecamatan seperti Alat Kesehatan bagi Puskesmas, Bantuan Alat Mesin Pertanian, Bantuan benih padi dan Pupuk, bibit Karet, Coklat, Kopi dan Tebu, Bantuan bibit sapi, kerbau, kambing, benih ikan dan pembangunan jaringan listrik tegangan rendah dan travo serta penanganan infrastruktur di Kecamatan. Alokasi anggaran bantuan tersebut terdapat pada SKPD Provinsi yang membidangi.

 Untuk menunjang pendidikan tingkat Dasar dan Menengah disediakan kegiatan yang dialokasikan pada Biro siswa  dialokasikan  Keuangan dan Aset yang pelaksanaannya melalui transfer ke rekening penerima beasiswa.

Selanjutnya untuk tertib administrasi didalam pengelolaan program SAMISAKE ini, akan di tindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Selanjutnya agar dapat memahami secara cermat maksud dan tujuan serta pelaksanaan Program SAMISAKE, akan dibahas lebih detil pada saat pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Akhir pernyataan, Gubernur Jambi berharap Jawaban yang telah disampaikan dapat mengakomodir semua pertanyaan, tanggapan, kritik dan saran Dewan sesuai dengan yang diharapkan.****

0 Komentar

Tinggalkan Komentar


  Visual CAPTCHA