Dalami Pokir, Banggar DPRD Provinsi Jambi Studi Banding ke Bappeda Provinsi Banten

Kamis, 13 Februari 2020 | 20:11:37 WIB | Dibaca: 449 Kali


Banggar DPRD Provinsi Jambi saat studi ke Bappeda Provinsi Banten, Kamis (13/2).

DPRDPROVINSIJAMBI - Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi melakukan studi banding ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten untuk mendalami terhadap penyusunan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD . 

Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Banten, H. Muhtarom dan turut pula dihadiri perwakilan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten. Kegiatan digelar di lantai II ruang rapat Bappeda Banten.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Burhanuddin Mahir dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai materi Pokok-pokok Pikiran, tahapan dan mekanisme pembahasan, penyampaian Pokir kepada gubernur serta realisasi Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Banten. 

“Hasil yang kita dapatkan dari Bappeda Provinsi Banten ini bisa menjadi salah satu sumber masukan bagi Banggar DPRD Provinsi Jambi yang tengah menyusun Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Jambi untuk RKPD Tahun Anggaran 2021,” ungkapnya. 

Dalam pertemuan itu, Kepala Bappeda Provinsi Banten memaparkan mekanisme pembahasan Pokir bersama DPRD Provinsi Banten, program prioritas pembangunan provinsi Banten, postur APBD Provinsi Banten dan proses input Pokir DPRD ke dalam sistem berbasis elektronik yang merupakan bagian dari sistem e-planing perencanaan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Pokir DPRD berbasis elektronik ini, selain menjamin efektifitas sekaligus taat asas transaparansi, juga memudahkan proses verifikasi oleh TAPD bersama OPD teknis untuk menyelaraskannya sesuai urusan kewenangan pemerintah provinsi sekaligus program prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten.

Menanggapi paparan kepala Bappeda Provinsi Banten, Ahmad Fauzi, anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, mengatakan bahwa penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi merupakan mandat dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. 

Karena itu, lanjut mantan Kepala Bappeda Provinsi Jambi ini, Pokir memiliki makna strategis bagi anggota DPRD Provinsi, selain memastikan arah dan kebijakan pembangunan Provinsi Jambi agar selaras dengan RPJMD, juga untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat berdasarkan hasil reses di daerah pemilihan masing-masing, dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Senada dengan Ahmad Fauzi, Wartono Triyan Kusumo dan Hafiz Hasbiallah, juga menekankan Pokir DPRD Provinsi memerlukan kesepahaman antara pihak eksekutif, dalam hal ini TAPD pemerintah provinsi beserta OPD teknis dengan DPRD Provinsi.

Oleh karena itu pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi berdasarkan hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Hadir dalam kesempatan studi banding ini Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Pinto Jayengara, serta anggota Banggar Nur Tri Kadarini, Zainul Arfan, Wartono Triyan Kusumo, Abdul Khafidh, Hakiman, Budiyako, M. Juber, Muhammad Amin, Harmain, Fadli Sudria, Apriodito, Hafis Habiallah, M. Khairil, Rusli Kamal Siregar, Elpisina, Abdul Hamid, Raden Fauzi, Evi Suherman dan Tenaga Ahli Banggar serta pendamping dari Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.(*)