Komisi IV Tinjau Panti Harapan Mulya dan RSJD Provinsi Jambi

Kamis, 12 Desember 2019 | 16:43:29 WIB | Dibaca: 570 Kali


Komisi IV DPRD Provinsi Jambi saat meninjau Panti Sosial Bina Remaja Dan Wanita (PSBRW) Harapan Mulya Dinas Sosial Dan Dukcapil Provinsi Jambi di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Kamis (12/12).

DPRDPROVINSIJAMBI - Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Kamis (12/12) meninjau Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Jambi dan dua panti sosial yang dikelola Pemerintah Provinsi Jambi memastikan fasilitas di tiga tempat tersebut memadai.

Pertama Komisi IV DPRD Provinsi Jambi yang dipimpin langsung Ketua Komisi, M Khairil serta anggota yakni Apriodito, Khafid Moein, Supriyanto, Nur Tri Kadarini, Kamaluddin Havis, Elpisina dan didampingi Kepala Dinas Sosial Dan Dukcapil Provinsi Jambi Arif Munandar, meninjau Panti sosial Bina Remaja Dan Wanita (PSBRW) Harapan Mulya, Dinas Sosial Dan Dukcapil Provinsi Jambi di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi.

Khairil mengatakan dari peninjauan itu, terlihat pelayanan di panti Harapan Mulya sudah bagus, namun dari segi fasilitas kurang memadai.

"Kita kasihan dengan tenaga medis dan karyawan yang hanya digaji standar peraturan gubernur yakni Rp1,3 juta. Untuk itu kita berharap pemerintah daerah memberi insentif tambahan, karena para tenaga kerja sangat ekstra untuk merawat, melayani dan menjaga pasien yang kejiwaannya sangat terganggu," ujarnya.

Sebab itu, ia berharap Bappeda Provinsi Jambi ke depan dalam merencanakan anggaran jangan mematok, akan tetapi lihat kondisi di lapangan apa yang sangat dibutuhkan. "Beberapa kali melakukan kunjungan dalam sisi mata anggaran tidak rasional," tegasnya.

Ke depan, lanjutnya, Komisi IV mendorong dari sisi penganggaran. Dimana pada APBDP nanti, Bappeda harus menyampaikan usulan yang disampaikan oleh Dinas Sosial dan berharap ada penambahan fasilitas yang diperlukan oleh panti sosial tersebut.

Selain itu, ia berharap Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi untuk melakukan pemekaran UPTD, karena ada empat bidang di PSBRW Harapan Mulya, Dinas Sosial Dan Dukcapil Provinsi Jambi. Dimana satu UPTD membidangi empat kegiatan sehingga itu menjadi beban berat.

Kepala Dinas Sosial Dan Dukcapil Provinsi Jambi, Arif Munandar menyampaikan terima kasih atas kunjungan Komisi IV, karena selama ia bertugas hanya sekali ini dilakukan kunjungan oleh dewan.

"Sarana dan prasarana di sini rata-rata sudah cukup lama dan kondisinya sangat memprihatinkan. Sedangkan untuk pelayanan-nya cukup baik dan nyaman, apalagi dalam waktu dekat panti juga menerima pasien eks psikotik sebanyak 125 orang dari RSJ Jambi," katanya.

Kemudian jumlah perawat katanya sangat kurang, saat ini hanya ada empat perawat mengurus 50 orang. Meskipun ada penambahan tiga orang perawat dalam waktu dekat, itu katanya tetap kurang.

"Penghuni di sini ada dua yakni pasien eks-psikotik (mantan penderita gangguan jiwa) dan mantan Pekerja Sek Komersial (PSK) dan kita di sini melatih baik itu membuat keterampilan menjahit, salon dan beternak serta bercocok tanam," katanya menjelaskan.

Usai meninjau SBRW Harapan Mulya, Komisi IV juga meninjau panti Harapan Mulya di depan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas 1 Jambi yang khusus menampung anak-anak kurang mampu serta putus sekolah untuk dibina.

Jumlah anak kurang mampu yang dibina panti itu sebanyak 50 orang, mereka melakukan empat kegiatan keterampilan yakni otomotif, mengelas, menjahit serta salon. Diharapkan keluar dari panti anak-anak dapat mandiri.

"Saya ucapkan terima kasih atas pengelolaan panti ini, walaupun bangunannya tua, tapi kebersihannya sangat terjaga sekali," kata Ketua Komisi IV, Khairil.

Terakhir, Komisi IV DPRD Provinsi Jambi meninjau RSJ Jambi untuk melihat pelayanan di rumah sakit tersebut. Komisi IV didampingi langsung Plt Direktur RSJ Jambi, Fahrurazi.

Ketua Komisi IV mengatakan, dari sisi bangunan RSJ Jambi sangat representatif dan dari sisi pelayanan sangat bagus. Tapi dari sisi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak mengalami peningkatan.

"Ini harus dibenahi oleh Manajemen RSJ Jambi ke depan. Dan gaji dari pedapatan BLUD harus disampaikan ke karyawan dan medis," katanya menambahkan.(*)