Komisi II Terima Kunjungan Komisi III DPRD Riau Bahas Revisi UU No 33 Tahun 2004

Selasa, 19 November 2019 | 13:54:20 WIB | Dibaca: 195 Kali


Komisi II DPRD Provinsi Jambi Menyambut Kunjungan Komisi III DPRD Provinsi Riau

DPRDPROVINSI JAMBI - Komisi II DPRD Provinsi Jambi menerima kunjungan sejumlah anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau yang berlangsung di ruang rapat pimpinan, Selasa (19/11/2019).

Pertemuan ini dipimpin Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi Apif Firmansyah dan Abun Yani serta didampingi Kepala Bakeuda Provinsi Jambi Agus Pringadi dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Agus Rizal.

Afif menyampaikan, Komisi II DPRD Provinsi Jambi menyambut baik kedatangan Komisi III Provinsi Riau yang semangatnya luar biasa untuk meningkatkan PAD. " Pertemuan ini mengenai revisi undang-undang nomor 33 tahun 2004 untuk DBH Perkebunan," jelasnya.

Menurutnya sangat miris bahwa kita mempunyai perkebunan yang banyak namun DBH masih kurang, tentunya ini menjadi perhatikan bersama sehingga ke depannya ada pemerataan.

Sementara Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi, Abun Yani menambahkan bahwa permasalahan pertanian saat ini yang ada di Provinsi Jambi adalah akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang diindikasikan banyaknya penebangan pohon oleh pihak perusahan. Sehingga hal ini menjadi dampak terhadap pertanian.

Abun Yani menyerankan agar DPRD Provinsi Jambi dapat bekerja sama dalam menanggapi hal itu, terutama izin HPH dan HTO setiap lahan yang dimiliki oleh perusahan -perusahan yang ada di Riau.

Menurutnya, saat ini masyarakat tidak banyak memiliki lahan sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa merasakan amanat leluhur kdiidang pertanian. "Karena itu nanti kita bisa kerja sama antara Jambi dan Riau jadi pusat pertanian, sehingga banyak masyarakat merasakan menfaatnya," ujarnya.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Husaimi Hamid menyatakan, bahwa kita lihat ada ketidakadilan oleh pusat kepada daerah seperti undang-undang nomor 33 tahun 2004 yang ada kejanggalan, di situ CPO tidak dimasukan untuk bagi hasil sementara tembangkau ada.

"Untuk itu kita ingin coba membuka pemikiran daerah yang memproduksi sawit untuk sama-sama bersatu untuk merevisi undang-undang tersebut, sehingga ada poin-poin yang akan dimasukankan di situ, kerena kalau kita selalu diam kerusakan tanah serta untuk memperbaiki kultur tanah biayanya cukup besar," jelasnya.

"Nantinya kita bersatu dalam forum dan membentuk tim untuk mengkaji itu, terpenting harus ada kajian dari akademis," tambahnya.

Kunjungan Observasi Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau ke DPRD Provinsi jambi terkait revisi UU No 33 Tahun 2004 untuk DBH Perkebunan itu selain dihadiri Ketua Komisi III juga dihadiri anggota yakni Karmila Sari, Hj Eva Yuliana, Ramos Teddu Sianturi, H Sugeng Pranoto, H James Pasaribu, H Noviwaldy Jusman, H Sofyan Sirij Abdul Wahab, H Syamsulrizal dan Abu Khoiri.(*)