Ketua DPRD Provinsi Jambi Memberi Materi Evaluasi dan Penguatan Pendampingan Tahun 2019

Rabu, 06 November 2019 | 12:38:23 WIB | Dibaca: 56 Kali


Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto memberi materi dalam acara rapat evaluasi dan penguatan pendampingan tahun 2019 di Swisbell Hotel, Rabu (6/11).

DPRDROVINSIJAMBI - Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto,S.Hi.M,Si menghadiri dan sekaligus memberi materi dalam acara rapat evaluasi dan penguatan pendampingan tahun 2019 di Swisbell Hotel, Rabu (6/11).

Kegiatan ini bertujuan untuk evaluasi dan peningkatan kapasitas pendamping profesional dalam pelaksanaan pendampingan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Rapat ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan ,Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dengan materi yang disampaikan "Dukungan legislatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyerakat di Provinsi Jambi".

"Saya menekankan dalam pertemuan dengan pendamping desa baik dari kabupaten dan kota se Provinsi Jambi, tugas buka hanya sebatas lepas kewajiban akan tetapi merupakan tanggung jawab untuk menyejahterakan masyarakat," kata Edi Purwanto.

Ia menyampaikan, sesuai dengan fungsi DPRD yaitu pembuatan perda, menyusun anggaran dan pengawasan maka pada prinsipnya pihaknya siap memberi dukungan terhadap usaha -usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Provinsi Jambi.

"Diskusi kita ini melihat dampak dan manfaat yang telah dihasilkan, apakah ini benar-benar dapat dinikmati langsung oleh masyarakat serta apa saja kendalanya, kalau kendalanya sudah terinventarisir, sesuai dengan fungsinya DPRD Provinsi Jambi akan siap support. ,"jelasnya.

Edi juga mengatakan, Provinsi Jambi sudah mempunyai Perda no 7 tahun 2012 tentang pedoman penyelengaraan pemberdayaan masyarakat . Hal yang menjadi pertanyaan adalah program P3MD apakah sudah sejalan sesuai dengan perda tersebut.

"Sering sekali informasi yang kita dengar bahwa permasalahan desa adalah SDM, apakah perangkat desa sudah paham proses perencanaan sampai pelaporan dana desa itu," ujar Edi.

Untuk itu menurutnya, perlu dibahas seperti apa kekuatan dan kemampuan Dinas Pemberdayaan Perempuan ,Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi dalam memonitoring dan mengevaluasi secara berkala program Dana Desa atau program P3MD ini.

Pemprov Jambi memiliki program bantuan keuangan untuk desa dan kelurahan sebesar Rp60 juta per tahun. Rinciannya Rp20 juta untuk penguatan kelembagaan dan Rp40 juta untuk bantuan Infrastruktur desa.

"Terkait dengan program itu, kami juga mendapat laporan masih ada kades belum paham sistem administrasi, maka dengan itu perlu sekali, pihak pendamping dan pembinaa memberi sosialiasi," jelasnya.

Edi juga mengatakan serapan anggaran dan manfaatnya bagi masyrakat sangat berpengaruh ketika kades tidak berani manfaatkan atas pencairan dana yang terlambat diujung tahun bulan Desember.

"Tentu kita harus kaji dan evaluasi juga seperti apa manfaatnya untuk masyarakat," tegasnya.

Edi menambahkan, pihaknya ingin mendegar banyak informasi dari tenaga ahli maupun pendamping desa seperti apa perjalanan program dana desa itu. Kemudian selanjutnya akan dibahas di DPRD Provinsi Jambi dan semoga akan melahirkan aturan ataupun kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Jambi.(*)