DPRD Provinsi Jambi Buka Pintu Lebar Tampung Aspirasi Masyarakat

Rabu, 30 Oktober 2019 | 17:06:16 WIB | Dibaca: 35 Kali


Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto dan anggota DPRD Provinsi Jambi, Juwanda menjadi nara sumber dalam diskusi terbuka bersama mahasiswa Stikom Dinamika Bangsa, Rabu (30/10). (Foto/Humas DPRD)

DPRDPROVINSIJAMBI - Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto memastikan DPRD Provinsi Jambi membuka pintu selebar-lebarnya bagi setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan.

Hal tersebut dikatakannya saat menjadi narasumber dalam diskusi terbuka bertema "Kebebasan Berpendapat di Kalangan Mahasiswa" dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, di Kampus Stikom Dinamika Bangsa, Kota Jambi, Rabu (30/10).

"Selain aksi unjuk rasa, kami juga menawarkan konsep "hearing" kepada adik-adik mahasiswa sehingga setiap permasalahan dapat dibahas dengan jernih," kata Edi di hadapan seratusan mahasiswa Stikom.

Dalam diskusi itu, Edi mengatakan, dengan tingginya tingkat penggunaan internet masyarakat Indonesia (hampir 50 persen) yang tidak diimbangi dengan kemampuan literasi yang baik, membuat masyarakat Indonesia rentan termakan berita bohong (hoax).

"Untuk itu mahasiswa harus terus menggalakkan kebiasaan membaca buku, menulis dan berdiskusi agar dapat memahami setiap permasalahan bangsa dengan objektif," kata Edi.

Terkait tema yang diangkat dalam diskusi terbuka tersebut, Edi menegaskan bahwa kebebasan berpendapat khususnya di kalangan mahasiswa adalah hak azasi setiap orang yang dilindungi oleh undang-undang.

"Mahasiswa sebagai pilar demokrasi setelah eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers harus terus berpendapat, mengawasi, mengevaluasi, mengkritisi dan lebih baik lagi jika bisa memberikan solusi terhadap kebijakan pemerintah agar tatanan demokrasi Indonesia semakin baik menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Dalam diskusi terbuka tersebut, hadir juga Anggota DPRD Provinsi Jambi Fraksi PKB Juwanda, Akedemisi Hukum Dedi Saputra, Perwakilan Polda Jambi dan Perwakilan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Provinsi Jambi.***