DPRD Pastikan Aspirasi Mahasiswa Jambi Ditindaklanjuti Hingga ke Pusat

Senin, 30 September 2019 | 14:14:45 WIB | Dibaca: 68 Kali


Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Jambi menggelar jumpa pers usai aksi unjuk rasa mahasiswa di gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (30/9).

DPRDPROVINSIJAMBI - DPRD Provinsi Jambi memastikan aspirasi-aspirasi mahasiswa dalam aksi unjuk sejak seminggu terakhir ditindaklanjuti hingga ke tingkat pusat.

Ketua Sementara DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan DPRD terbuka dan selalu membuka ruang serta siap berdiskusi dengan mahasiswa yang menyuarakan menolak revisi KHUP dan RUU KPK.

"Mahasiswa mencurigai aspirasi mereka tidak kita lanjutkan dan hanya sebatas diskusi di sini saja. Tapi saya pastikan aspirasi mereka kita tindaklanjuti ke pemerintah pusat dan kami minta perwakilan mereka untuk ikut menyampaikan aspirasi mahasiswa ke DPR RI," kata Edi saat menggelar jumpa pers usai aksi unjuk rasa mahasiswa di gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin.

Edi juga mengatakan DPRD Provinsi Jambi komitmen membuka ruang komunikasi. DPRD Provinsi Jambi katanya terbuka dan selalu membuka ruang, sebab DPRD juga ingin dikoreksi selama kepemimpinan. Tuntutan mahasiswa Jambi sejak sepekan terakhir kata Edi sama, yakni menolak RUU KHUP dan RUU KPK.

Ia menyayangkan puluhan pelajar SMK dari dua sekolah di Jambi ikut dan bergabung dengan mahasiswa yang tengah mengelar aksi di gedung DPRD Provinsi Jambi. Bahkan salah satu pelajar SMK tersebut kedapatan membawa senjata tajam dan mereka berada dalam barisan paling depan.

"Ini sangat kita sayangkan. Di pilar depan dalam aksi unjuk rasa itu ada pelajar dan salah satu pelajar kedapatan petugas membawa senjata tajam jenis badik dan terpaksa diamankan petugas kepolisian," kata Edi Purwanto.

Dalam aksi unjuk rasa mahasiswa yang diikuti pelajar itu, ada empat tuntutan. Pertama meminta pemerintah membatalkan Revisi KHUP dan meminta pemerintah mengeluarkan Perpu RUU KOPK, penuntasan HAM di Indonesia dan keberlangsungan reformasi.

Edi mengatakan 13 perwakilan mahasiswa sudah bertemu dengan pimpinan DPRD dan beberapa anggota serta pihak kepolisian. Namun perwakilan mahasiswa itu menolak hasil diskusi dan meminta menggelar rapat di ruang paripurna.

"Kita coba negosiasi tapi mereka tidak bisa menerima. Berdasarkan pertimbang-pertimbangan apalagi ada pelajar kedapatan membawa senjata tajam, kami berpendapat tidak mengizinkan mereka melakukan sidang di ruang paripurna dengan jumlah mereka yang banyak," kata Edi.

Apalagi saat ini Alat Kelangkapan Dewan (AKD) DPRD Provinsi Jambi belum terbentuk dan masih pimpinan sementara sehingga kewenangan mereka puin terbatas.

"Kami melihat dan kami menyesalkan kita tidak berdiskusi. Padahal kita buka pintu lebar. Permintaan mereka rapat di ruang paripurna itu sulit kami wujudkan," tegasnya.

Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Jambi, Rocky Candra menambahkan, komunikasi sebenarnya berjalan baik tapi di lapangan bertolak belakang. Bahkan ada pelajar dan mereka berdiri di garda terdepan.

"Kami siap berdiskusi, kami harga pendapat adik-adik mahasiswa. Dan terkait pelajar itu menurut undang-undang mereka belum memenuhi unsur untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Sangat disayangkan keterlibatan mereka," kata Rocky.

Dalam aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang juga diikuti pelajar itu, mereka memaksa masuk gedung DPRD dan ingin melakukan sidang paripurna. Aksi saling dorong aparat dan pengunjuk rasa pun tidak bisa dihindarkan dan terpaksa dibubarkan pihak kepolisian dengan tembakan gas air mata.(*)