Sembilan Fraksi DPRD Tanggapi LKPj Gubernur Jambi

Kamis, 04 April 2019 | 09:55:05 WIB | Dibaca: 147 Kali


DPRDPROVINSIJAMBI - Sembilan fraksi di DPRD Provinsi Jambi menanggapi Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) Gubernur Jambi 2018 melalui sidang paripurna yang digelar di gedung DPRD setempat, Selasa (2/4).

Sidang paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Sufardi Nurzain didampingi Wakil Ketua DPRD Ar Syahbandar dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M Dianto.

Fraksi Demokrat melalui juru bicara, Nasri Umar, diantaranya menyoroti sektor pembangunan, pendidikan dan kesehatan di Provinsi Jambi yang belum berjalan secara maksimal dan masih adanya ketimpangan.

"Secara kasat mata terlihat ketimpangan pembangunan diantara kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi disebabkan belum optimalnya pengelolaan potensi-potensi sektor ekonomi dan infrastruktur, maupun sosial dan tertumpahnya anggaran pembangunan pada daerah tertentu," kata Nasri Umar.

Begitu pula di sektor pendidikan, Fraksi Demokrat menilai belum berjalan secara maksimal. Dan di bidang kesehatan belum dirasakan peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat sampai ke pelosok desa.

Fraksi Gerindra melalui juru bicara, Elvi Andriani, diantaranya meminta penjelasan terkait pengelolaan keuangan daerah pada bidang pengelolaan kekayaan daerah.

"Dari tahun 2010 hingga saat ini masih terdapat temuan inspektorat Provinsi Jambi yang belum ditindaklanjuti," katanya.

Padahal temuan-temuan tersebut kata Elvi cenderung pada pokok permasalahan yang sama. Untuk itu Fraksi Gerindra minta Pemprov Jambi dapat menyampaikan apa yang menjadi penyebab sulitnya menindaklanjuti penyelesaian temuan tersebut.

Kemudian Fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicara, Veronica Dianawaty, menilai tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jambi bisa dikatakan belum baik seperti tertuang dalam LKPj Gubernur Jambi.

"Ini dibuktikan Pemprov Jambi masih berada di zona kuning dalam pemenuhan standar pelayanan publik yang diberikan oleh Ombudsman RI," kata Veronica.

Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan berharap ke depan Pemprov Jambi mulai tingkat paling atas hingga paling bawah lebih meningkatkan profesionalisme, birokrasi dengan memandang apakah pejabat, petani buruh, orang kaya, orang miskin semua harus sama dalam proses pemberian pelayanan.

Selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melalui juru bicara, Eka Marlina mendesak Pemprov Jambi dapat memberikan informasi dan mempublikasikan kepada masyarakat secara utuh tentang program dan capaian yang dilakukan.

"Jangan sampai terjadi informasi yang menimbulkan kecurigaan dan bahkan kekecewaan masyarakat," katanya.

Sedangkan Fraksi Golkar meminta Pemprov Jambi untuk segera menemukan formulasi dan regulasi baru untuk menghentikan praktik tambang emas liar dan meminta komitmen Gubernur Jambi dalam mengontrol dan mengevaluasi kinerja Tim Terpadu Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Angkutan Batubara.

Sementara Fraksi-fraksi lainnya dalam menanggapi LKPj Gubernur Jambi tahun anggaran 2018 itu juga menyampaikan kritik, saran dan rekomendasi kepada Pemprov Jambi.(*)

 


Sumber: jambi.antaranews.com