DPRD Dengarkan Jawaban Eksekutif Terkait dua Ranperda

Senin, 22 Oktober 2018 | 14:06:57 WIB | Dibaca: 41 Kali


DPRDPROVINSIJAMBI - DPRD Provinsi Jambi, Senin (22/10) mengelar sidang paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah terkait pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap dua Ranperda Pemprov Jambi yang sebelumnya diusulkan.

Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Jambi, Chumaidi Zaidi didampingi Wakil Ketua Ar Syahbandar serta dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M Dianto sekaligus menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Penyelenggaraan Ketenagkerjaan dan Ranperda Perlindungan Perempuan Anak.

Menjawab pertanyaan Fraksi Demokrat, Sekda mengatakan Pemprov sependapat bahwa pemberdayaan dan penyadaran keluarga, orang tua dan masyarakat terhadap nilai-nilai agama dan adat budaya disertai tim pendamping yang bergerak cepat dan empati serta memenuhi rasa kemanusiaan merupakan salah satu langkah efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jambi.

Kemudian mengenai cara memastikan bahwa Perda yang disusun ini bisa berjalan dengan efektif, tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan Perda kabupaten/kota yang sudah dibuat terlebih dahulu, dapat kami jelaskan bahwa terdapat tahapan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap produk hukum yang
akan dibentuk. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya ketidakefektifan produk hukum ataupun ketidaksesuaian produk hukum dengan aturan hukum di atasnya.

Selain itu, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan ketidaktepatan sasaran dari peraturan daerah ini maka pengaturannya disesuaikan dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

"Penjelasan ini sekaligus menjawab pandangan Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Restorasi Nurani," kata Sekda.

Selanjutnya terhadap saran Fraksi Dermokrat agar pemerintah daerah berperan aktif mempersiapkan tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan kerja yang siap pakai, Pemprov kata Sekda sependapat.

Untuk itu Pemprov Jambi akan terus meningkatkan kualitas pelatihan pemagangan serta mendayagunakan BLK dan SMK sebagai salah satu wadah untuk mewujudkannya, sehingga harapan tenaga kerja Jambi kompeten dan mendapatkan tempat dan upah yang layak dapat tercapai sesuai harapan kita bersama.

Menanggapi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menambah pasal yang tegas mengenai hak-hak dasar anak seperti tidak dijadikan sebagai barang atau komoditi yang diperdagangkan, melindungi anak dari perbuatan asusila maupun pengemis jalanan serta perlindungan anak dari kecanduan minuman keras dan obat terlarang, kami sangat sependapat dan akan dikonkritkan dalam pembahasan lebih lanjut.

Selanjutnya kami juga sependapat untuk memaksimalkan penerapan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak melalui pencantuman bentuk sanksi untuk pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya sanksi kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi.

Mengenai saran untuk memasukkan kearifan penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi, Pemprov Jambi kata Sekda sangat sependapat karena hal itu telah diatur pada Ranperda yang telah disampaiklan. Penjelasan ini sekaligus menanggapi Fraksi Gerindra.

Menanggapi pernyataan Fraksi Restorasi Nurani bahwa dalam Ranperda ini perlu menetapkan secara jelas dan tegas mengenai sasaran, target dan objek yaitu menyangkut hak dan kewajiban pemerintah provinsi, pengusaha dan pekerja, Sekda mengatakan pada Ranperda yang telah sampaikan telah diatur mengenai sasaran, target dan objek yaitu menyangkut hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi, pengusaha dan pekerja.

Sekda mengatakan Pemprov Jambi juga sependapat tentang larangan menahan dokumen asli yang dimiliki oleh pekerja dan hal ini sudah dituangkan dalam Bab VI bagian kesatu pasal 29 ayat (7) yang berbunyi pengusaha dilarang menahan dokumen asli dengan alasan apapun dalam rangka hubungan kerja.

"Jawaban ini sekaligus menanggapi saran Fraksi Restorasi Nurani dan Fraksi Bintang Keadilan," kata Sekda.

Selanjutnya Pemporv Jambi juga sepakat atas masukan masukan Fraksi Bintang Keadilan ini terkait pentingnya pengaturan pasal tentang hak-hak penyandang disabilitas, terutama untuk anak dan orang tua dan pasal tentang sanksi atau pemidanaan terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, pasal tentang partisipasi lembaga pendidikan dan dunia usaha untuk turut memberikan konseling terhadap korban kekerasan dan tindakan diskriminatif lain yang diterima anak, baik dari lingkungan keluarga maupun dari lingkungan sosial.

Menjawab pertanyaan Fraksi Golkar tentang pasal yang mengatur tentang akreditasi lembaga pelatihan kerja, Sekda mengatakan hal tersebut telah diatur pada Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan pasal 12 ayat (6) yang berbunyi Dinas melakukan akreditasi kepada Lembaga pelatihan kerja yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun 2016.

Terhadap saran Fraksi PAN agar Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dapat disesuaikan dengan kondisi daerah yang tetap merujuk pada peraturan yang lebih tinggi, pemprov kata Sekda sependapat karena pengaturan pada suatu daerah sudah selayaknya berpijak pada kondisi eksisting dan kondisi yang ingin dicapai melalui suatu pengaturan dengan tetap berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi
.
"Kami sependapat agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang nanti ditetapkan menjadi Perda benar-benar dapat melindungi tenaga kerja dan pada akhirnya kompetensi lembaga penyalur tenaga kerja benar-benar dapat berperan aktif menyalurkan tenaga kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki," kata Sekda.

Sementara Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Chumaidi Zaidi mengatakan, dua Ranperda Pemprov Jambi itu selanjutnya akan dibahas lebih dalam oleh DPRD melalui dua Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk.(*)

 

Sumber: Antaranews.com