DPRD Terima Nota Pengantar dua Ranperda Pemprov

Senin, 15 Oktober 2018 | 13:59:57 WIB | Dibaca: 36 Kali


DPRDPROVINSIJAMBI - DPRD Provinsi Jambi menerima nota pengantar dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Jambi dalam sidang paripurna di DPRD setempat, Senin.

Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Chumaidi Zaidi didampingi Wakil Ketua Ar Syahbandar dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M Dianto.

Dua Ranperda yang diajukan Pemprov Jambi itu yakni Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M Dianto menjelaskan, Ranperda tentang Perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya menekan berbagai bentuk kekerasan maupun eksploitasi perempuan dan anak di daerah itu.

Pemprov Jambi berinisiatif menyusun Ranperda tersebut agar ada dasar hukum yang lebih spesifik guna melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

"Pada dasarnya seluruh manusia khususnya perempuan dan anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan atau perlakuan tidak manusiawi," kata Dianto.

Dianto mengatakan, mulai maraknya kasus kekerasan baik terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Jambi akhir-akhir ini menjadi peringatan bagi Pemprov Jambi.

"Masih banyak perempuan dan anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan atau perlakukan salah, eksploitasi dan penelantaran sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak," katanya menjelaskan.

Menurut dia, penyusunan Ranperda tersebut sejalan dengan amanat undang-undang bahwa pemda bertanggung jawab dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari perbuatan tindak kekerasan yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.

"Ranperda yang kami sampaikan ini diharapkan mampu membantu upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan baik itu kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual maupun kekerasan sosial," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Ranperda itu juga diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada khalayak terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawab, batasan-batasan maupun bentuk dan mekanisme perlindungan yang dapat diberikan jika terjadi ketidakadilan terhadap perempuan dan anak.

Kemudian Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Dianto mengatakan tenaga kerja merupakan sumber daya yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu kualitas tenaga kerja harus berdaya saing agar dapat berperan menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibentuk Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Pasalnya selama ini aturan ketenagakerjaan belum mengacu pada Perda.

Menurutnya dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan yang komprehensif, diperlukan kepastian hukum untuk lebih meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan pencari kerja. Hal ini menyangkut pembangunan sumber daya manusia secara menyeluruh melalui perencanaan yang baik dengan mengadakan pelatihan dan perluasan kerja.

"Kepastian hukum yang dimaksud adalah peraturan yang mampu menjadi acuan dan landasan dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan, sehingga tercipta suatu pola yang baik dan berkelanjutan pada penyelenggaraan ketenagakerjaan di Jambi," kata Sekda.

Dianto juga berharap dua Ranperda itu dapat dijadikan Perda melalui berbagai pendalaman, harmonisasi dan sinkronisasi sehingga Ranperda tersebut menjadi sempurna dan bermanfaat.

Sementara Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Chumaidi Zaidi mengatakan dua Ranperda yang diajukan Pemprov Jambi selanjutnya akan dibahas Fraksi-Fraksi DPRD beserta pemerintah daerah sebelum dijadikan Perda.(*)


Sumber: Antaranews.com