DPRD Gelar Paripurna Penjelasan Pemprov Terkait Pemandangan Fraksi

Selasa, 25 September 2018 | 15:11:22 WIB | Dibaca: 103 Kali


DPRD Provinsi Jambi menggelar sidang paripurna dengan agenda mendengarkan penjelasan Pemprov Jambi terkait pemandangan umum Fraksi-fraksi atas nota keuangan rancangan perubahan APBD 2018, Selasa (25/9).
     
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Chumaidi Zaidi didampingi Wakil Ketua Ar Syahbandar dan dihadiri langsung Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Fachrori Umar.
     
Kritik, saran dan masukan sebelumnya telah disampaikan Fraksi-frkasi DPRD Provinsi Jambi. Adapun penjelasan Pemprov Jambi terkait pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD itu yakni, Fraksi Partai Golongan Karya yang meminta Pemprov Jambi melakukan komunikasi dan sosialisasi ke kabupaten/kota agar permasalahan administrasi yang menghambat penyaluran bantuan keuangan untuk desa bisa segera diselesaikan.
     
Menanggapi itu Plt Gubernur menegaskan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk terus melakukan komunikasi dan sosialisasi, dengan harapan penyaluran bantuan keuangan akan segera disalurkan.
     
Kemudian Fraksi Gerindra mempertanyakan terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan perolehan retribusi daerah maupun pengelolaan kekayaan daerah. Pemprov Jambi kata Fachrori sedang menyusun revisi terhadap perda dan pergub tentang retribusi daerah, serta perda tentang penyertaan modal.
     
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta kegiatan pengembangan produk lokal dalam rangka meningkatkan daya saing lebih ditingkatkan lagi.
     
Menanggapi itu Fachrori mengatakan Pemprov Jambi telah menganggarkan untuk kegiatan pengembangan produk lokal, contohnya pada Dinas Koperasi dan UKM melalui kegiatan pengembangan satu desa satu produk, atau pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui berbagai pelatihan untuk industri kecil dan menengah.
     
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyarankan Pemprov Jambi melaksanakan program secara terukur, efisien dan transparan agar sasaran pembangunan Tahun 2018 dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi.
     
Menanggapi itu, Fachrori mengatakan Pemprov Jambi sangat sependapat dengan dan meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih memperhatikan masukan yang diberikan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
     
Selanjutnya Fraksi Partai Amanat Nasional meminta Pemprov Jambi melakukan upaya dalam mengantisipasi laju inflasi yang telah melebihi target RPJMD.
     
Menanggapi itu Fachrori menjelaskan, inflasi pada triwulan II yang relatif tunggi disebabkan kenaikan harga barang dan jasa saat libur Hari Raya Idul Fitri dan libur sekolah. Namun Pemprov Jambi terus melakukan pemantauan harga komoditas secara umum, serta menjaga distribusi pasokan bahan pangan dari sentra produksi ke pusat perdagangan.
     
Sedangkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengharapkan Pemprov Jambi meningkatkan alokasi dana bantuan sosial pada tahun berikutnya, mengingat masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu.
Terkait hal itu, Fachrori menjelaskan bahwa penganggaran bantuan sosial telah mempedomani Permendagri nomor 32 tahun 2011, yang menyebutkan bahwa bantuan sosial harus dianggarkan dengan syarat dan ketentuan yang ketat, serta diperuntukkan sesuai dengan kriteria kerentanan sosial.
     
"Saya mengharapkan kerja sama dari teman-teman di DPRD untuk terus memberikan evaluasi kepada kita, agar program dan kegiatan yang dilakukan Pemprov Jambi bisa berjalan dengan baik dalam upaya mewujudkan percepatan pembangunan Jambi lebih baik lagi," kata Fachrori.(*)