Banggar DPRD dan Pemprov Membahas Pokok Pikiran Dewan

Rabu, 21 Februari 2018 | 10:41:49 WIB | Dibaca: 292 Kali


DPRDPROVINSIJAMBI - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi mengadakan pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi, Selasa (20/2) untuk membahas pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Jambi yang diharapkan bisa diakomodasi oleh Pemprov Jambi.

Ketua DPRD Provinsi Jambi sekaligus Ketua Banggar DPRD Provinsi Jambi, Cornleis Buston mengatakan, pokok-pokok pikiran dewan banyak yang tidak diakomodir oleh Pemprov Jambi sehingga banyak aspirasi dari masyarakat Dapil masing-masing dewan tidak bisa dipenuhi.

Cornelis mengatakan pertemuan tersebut menyampaikan pokok-pokok pikiran, sehingga bisa dilaksanakan pada anggaran tahun 2019 nanti.

"Pokok pikiran ini didapat dari aspirasi masyarakat, ketika kami reses ke daerah. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat Dapil masing-masing dewan banyak tidak terakomodir," kata Cornelis.

Ditanya penyebab banyak tak diakomodir pokok pikiran dewan tersebut, Cornelis mengatakan ada kesalahan di pihak dewan juga. Sebab selama ini yang disampaikan oleh masyarakat tidak dipilah-pilah.

Seperti ada aspirasi pembangunan yang kewenangannya tidak bisa dilakukan oleh Pemprov Jambi, namun tetap disampaikan.

"Karena bukan kewenangan Pemprov jadi tidak usah diakomodir. Aspirasi masyarakat tersebut akan dipilah dulu sebelum diserahkan ke Pemprov Jambi sehingga permintaan masyarakat tersebut bisa diakomodir dan direalisasikan," katanya menjelaskan.

Sementara itu, Ketua TAPD yang juga Sekda Provinsi Jambi, M Dianto usai menghadiri pertemuan mengatakan pihaknya telah menerima masukan dari dewan. Namun saat ini belum ada aspirasi masyarakat Dapil dewan yang disampaikan, sebab dewan belum mengadakan reses ke Dapil masing-masing.

Dia mengatakan, Pemprov Jambi akan menampung pokok pikiran dewan nantinya. Tentu tidak bisa dilaksanakan langsung tahun 2018 ini. Namun dilaksanakan pada anggaran 2019 nanti. Aspirasi masyarakat nanti akan dimasukkan dalam Musrembang.

"Nantinya aspirasi dari masyarakat tersebut bisa dilaksanakan dengan anggaran Pemprov, tapi tidak keluar dari RPJMD Provinsi Jambi," kata Dianto.(*)


Sumber: Metrojambi.com