AKD DPRD Provinsi Jambi Studi Banding ke Jabar

Kamis, 28 September 2017 | 13:11:11 WIB | Dibaca: 52 Kali


Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Cornelis Buston didampingi sejumlah anggota dewan lainnya memberikan cinderamata pada Ketua DPRD Jawa Barat

DPRDPROVINSIJAMBI - Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Provinsi Jambi, Kamis (28/9) melakukan studi banding ke DPRD Provinsi Jawa Barat. Ini dilakukan untuk mencari masukan dan perbandingan terkait beberapa peraturan baru dewan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir H Cornelis Buston. Ikut serta dalam kunjungan itu, sebagian anggota Banmus, Banggar dan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jambi.  

Dalam kunjungan ini, rombongan disambut dan diterima langsung Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari dan Sekwan. Acara pertemuan itu berlangsung di ruang rapat DPRD Jawa Barat.

Cornelis mengatakan, untuk menerapkan aturan-aturan baru tersebut perlu dicari perbandingan dan masukan dari daerah yang telah menjalankannya. Misalnya, soal PP 18 yang baru di jalankan, perlu dicari perbandingan agar dalam penerapannya tidak ditemukan masalah.

Menurut Cornelis, pihaknya memilih Jawa Barat karena, daerah ini termasuk yang paling baik di Indonesia dalam penerapan aturan.

“Misalnya soal penganggaran, di sini sudah menggunakan online. Karena itu, kita perlu pelajari agar bisa diaplikasikan di daerah kita,” terangnya.

Menurutnya, perlu dicari perbandingan dengan pola dan tata cara yang diterapkan, termasuk dari DPRD Jawa Barat. “Sehingga ketika kita melaksanakan ke depannya, dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan dan tidak ada kesalahan,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, di Jawa Barat sistem penganggaran memang sudah menggunakan sistem online. Termasuk dalam rapat-rapat AKD, di sini pihaknya sudah menggunakan sistem virtual. “Itu sudah menjadi komitmen Pemerintah Jawa Barat,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, ini dilakukan untuk menindaklanjuti imbauan Presiden RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Di sini setiap ruangan juga dipasang perekam dan CCTV,” terangnya.

Atas komitmen menjalankan mekanisme ini, kata dia, Bappeda Jawa Barat sudah beberapa kali mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat. “Kalau tidak salah sudah 6 kali dapat penghargaan,” pungkasnya.