DPRD Gelar Paripurna Jawaban Pemerintah Terkait Ranperda APBD 2018

Selasa, 26 September 2017 | 14:32:01 WIB | Dibaca: 38 Kali


Suasana sidang DPRD Provinsi Jambi dalam rangka mendengarkan jawaban pemerintah terkait Ranperda APBD 2018

DPRDPROVINSIJAMBI melanjutkan rapat paripurna pembahasan RAPBD 2018, Jumat (22/9). Sidang itu mengagendakan penyampaian tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap RAPB 2018.  

Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Zoerman Manap dan dihadiri oleh anggota dewan, Forkopimda, kepala OPD serta para tamu undangan lainnya.

Dalam jawabannya, Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar yang hadir mengatakan, APBD 2018 masih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam rangka percepatan menuju Jambi Tuntas 2021. 

Seperti infrastruktur jalan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama dan berbudaya, pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta tata kelola pemerintahan yang baik. 

“Termasuk juga masalah pendistribusian guru dan tenaga pendidik yang masih kurang merata akan segera diidentifikasi dan dievaluasi," ujar Wagub.

Terkait pertanyaan dewan soal persyaratan penerima beasiswa khususnya untuk perguruan tinggi yang mewajibkan terakreditasi minimal B, menurut Wagub, hal tersebut dimaksudkan dapat meningkatkan kualitas lulusan dapat berkompetisi dalam persaingan global.

"Selanjutnya dalam pelaksanaan pemberian beasiswa diarahkan untuk semua lapisan masyarakat baik dari masyarakat yang secara ekonominya kurang mampu maupun masyarakat yang mampu sepanjang mereka  memiliki prestasi di bidang akademik," jelasnya.

Wagub juga mengatakan, menanggapi pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan mengenai RAPBD 2018 belum disajikan secara detail, menurutnya, outcome dari APBD 2018 akan terlihat pada dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) 2018 di masing-masing OPD. 

Kemudian untuk pengalokasian pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) akan diarahkan untuk pemenuhan kepentingan umum. “Namun demikian saat ini DAU akan diarahkan untuk membiayai belanja yang pegawai. Tahun 2018 target penerimaan DAU sejumlah Rp 1,398 triliun. Sementara kebutuhan belanja pegawai Rp 1,067 T,” katanya.

Selanjutnya terkait belum optimalnya pelayanan di RSUD Raden Mataher seperti yang disampaikan Fraksi PPP di pandangan umum beberapa waktu lalu, Wagub mengatakan, pasien pengguna Jamkesmas dan BPJS telah dilayani sesuai dengan aturan yang berlalu. Namun, pelayanan tersebut belum optimal karena pemahaman masyarakat terkait program tersebut masih terbatas. 

“Kami akan melaksanakan langkah-langkah strategis melalui sosialisasi secara intensif,” katanya.

Untuk alokasi anggaran di bidang kesehatan sendiri, menurutnya ada Rp 233,26 miliar. Ini dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, RSUD Raden Mattaher, dan RSJ Jambi. Alokasi terbesar adalah untuk RSUD sebesar Rp 165,97 M diarahkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan total alokasi sebesar Rp 140,31 M. “84,54 persen dari anggaran RSUD untuk pelayanan terhadap masyarakat,” katanya. 

Kemudian terkait penyediaan alat berat dan bantuan keuangan pada Pemerintah Desa, dijelaskannya komitmen pelaksanaan kedua program tersebut akan terus dianggarkan sesuai dengan target RPKMD yang telah disahkan.

Kemudian soal porsi belanja modal yang sangat sedikit dibandingkan dengan belanja pegawai. Wagub mengatakan, total belanja modal yang hanya Rp 784,68 miliar atau 21,88 persen dari total belanja daerah menurutnya total belanja modal tersebut belum memperhitungkan belanja modal yang bersumber darri Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. 

Dimana pada tahun sebelumnya belanja modal dari DAK ini mencapai Rp 191,35 M. “Belanja modal di 2018 bisa meningkat seiring degan diperolehnya DA Fisik dari Kementrian terkait,” paparnya.

Pada kesempatan tersebut, Wagub juga memaparkan sejumlah jawaban dari pandangan umum fraksi-fraksi lainnya. Seperti terkait dengan penanganan ruas jalan, pembangunan jaan usaha tani dan lain sebagainya.

sumber: antarajambi.com