Dewan Minta Mantan Pejabat Pemprov Kembalikan Kendaraan Dinas

Kamis, 07 September 2017 | 00:44:21 WIB | Dibaca: 94 Kali


Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Nasri Umar

DPRDPROVINSIJAMBI - Sejumlah mantan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, hingga Rabu (6/9), belum juga mengembalikan kendaraan dinas yang dipakai sewaktu menjabat. Padahal, seyogyanya ketika tak lagi menjabat, aset negara yang melekat pada jabatan itu harus dikembalikan.

Masalah ini direspon Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi, Nasri Umar. Ia mengatakan, mantan kepala dinas yang bersangkutan harus mengembalikan kendaraan dinas tersebut. Pasalnya mereka sudah tidak memiliki hak terhadap kendaraan itu.

"Jika tidak diserahkan dengan baik, Satpol PP harus bertindak untuk menarik kendaraan itu," katanya.

Lanjutnya, ia mengatakan mereka (mantan kadis) tidak boleh menahan kendaraan itu karena pejabat yang baru akan menggunakan kendaraan dinas untuk melaksanakan pekerjaan mereka seperti melakukan peninjauan dan tugas lainnya.

Ia mengatakan, kendaraan dinas yang disediakan pemerintah untuk kepala dinas guna mendukung kinerja para kepala dinas dalam menjalankan tugas mereka dalam mewujudkan RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.

"Itukan mobil jabatan, kalau tidak ada jabatan ya harus dikembalikan," pungkasnya.

Terpisah, Gubernur Jambi, Zumi Zola, memastikan pihaknya akan mengambil sikap tegas. Pasalnya, kendaraan itu adalah aset negara dan masih akan digunakan untuk kendaraan operasional pejabat baru di OPD Provinsi Jambi.

"Ya harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, itu menyalahi aturan," ujarnya.

Zola juga memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) menindaklanjuti masalah ini dan mengambil langkah-langkah. Bahkan, pihaknya terpaksa mengambil sikap tegas jika mantan pejabat yang bersangkutan bersikukuh enggan mengembalikan kendaraan dinas tersebut.

“Jika tak dikembalikan, maka akan berurusan dengan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Dijelaskannya, ada tata cara untuk melakukan penarikan mobil dinas tersebut. Pertama dilayangkan surat pemberitahuan, kemudian surat perintah penarikan. Surat penarikan ini dilakukan 3 kali, apabila tidak juga diberikan maka akan ditarik dengan paksa.

"Alangkah baiknya jika dikembalikan dengan baik, kalau diambil ya diambil paksa," katanya.

Selain itu, Zola juga mengatakan siapa tahu yang bersangkutan tahun depan menjabat kembali. Namun ada kejadian seperti ini, ia akan mempertimbangkan lagi untuk menunjuknya dalam mewujudkan Jambi TUNTAS.

"Kejadian ini akan menjadi catatan tersendiri buat saya ke depannya," pungkasnya.

sumber: metrojambi.com