Masalah Kelistrikan Jambi Jadi Perhatian Serius Dewan

Selasa, 05 September 2017 | 23:52:10 WIB | Dibaca: 91 Kali


Anggota DPRD Provinsi Jambi, Khusnindar dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jambi, Taufik Yasak

DPRDPROVINSIJAMBI – Anggota DPRD Provinsi Jambi, Kusnindar mengapresiasi kajian cepat pelayanan sertifikasi laik operasi (SLO), oleh lembaga inspeksi teknik yang diwajibkan kepada masyarakat untuk peningkatan daya dan sambungan listrik baru di Provinsi Jambi yang dilakukan Ombudsman.

Bahkan Kusnindar mengatakan, DPRD Provinsi Jambi menaruh perhatian serius terhadap masalah kelistrikan di Provinsi Jambi. Ini dibuktikan dengan dibuatnya Peraturan Daerah (Perda) tentang kelistrikan.  “Ini merupakan Perda inisiatif dari dewan,” ujarnya, Selasa (5/9)

Kusnindar menyebut, meski tidak mudah, namun pihaknya juga mendorong agar ada peningkatan status PLN di Jambi. “Sekarang ini kan PLN Area Jambi. Kita dorong agar menjadi regional,” sebutnya

Persoalan ini disampaikan Khusnindar saat menghadiri acara yang digelar Ombudsman RI Perwakilan Jambi dan PLN Jambi dalam desiminasi hasil kajian cepat pelayanan SLO oleh Lembaga Inspeksi Teknik.

Adapun perwakilan PLN yang hadir dalam menyampaikan, terkait pelayanan SLO tersebut, mereka hanya mengurus masalah administrasi. Sedangkan perputaran uang tidak ada di PLN. “Semuanya ditransfer ke lembaga yang telah ditunjuk,” ujar perwakilan PLN.

Sementara Ombudsman RI Perwakilan Jambi menyatakan menemukan potensi maupun perbuatan maladministrasi dalam pelayanan penerbitan Sertifikat Laik Operasi bagi pelanggan PLN.

Asisten Ombudsman Jambi Sopian Hadi, mengatakan potensi maladministrasi yang ditemukan, yaitu terjadinya penyimpangan prosedur, penundaan berlarut hingga pungutan liar, dan potensi maladministrasi lainnya yang saling berkaitan.

"Misalnya akibat adanya pemberian uang yang lebih, maka petugas melayani tidak melalui prosedur seharusnya," katanya.

Dia menjelaskan penyimpangan prosedur, yaitu dalam proses pemberian pelayanan umum, di mana seorang pejabat publik tidak mematuhi tahapan kegiatan yang telah ditentukan dan secara patut sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan umum secara baik.

"Dalam hal ini maladministrasi terjadi dalam bentuk tidak tersedianya standar pelayanan publik, kantor Lembaga Inspkesi Teknik Tegangan Rendah (LIT TR) yang tidak layak, hingga penyambungan listrik baru dengan cara satu paket KwH Meter, pemasangan instalasi, hingga pengurusan SLO," katanya.

Selain itu, kata Sopian, ada petugas LIT TR yang beroperasi di Kantor Rayon PLN akibat belum adanya sistem pelayanan listrik satu pintu atau gerai daya yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

"Dan persepsi masyarakat bisa menganggap pengurusan SLO melalui LIT TR merupakan bagian dari petugas PLN," ujarnya.

Apalagi, kata Sopian, belum ada aturan baku yang menetapkan tarif SLO tersebut yang dibahas bersama DPR sehingga dalam penerbitan SLO juga berpotensi terjadinya pungutan liar.

"Dalam penerbitan SLO itu dilaksanakan oleh pihak ketiga dan tidak ada aturan baku yang menetapkan tarif sehingga berpotensi pungli," katanya. 

Sumber metrojambi.com