Ketua Komisi II Minta Kepala OPD Bekerja Maksimal Kejar Target Realisasi Anggaran

Rabu, 23 Agustus 2017 | 23:52:00 WIB | Dibaca: 864 Kali


Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi, Luhut Silaban

DPRDPROVINSIJAMBI – Komisi II DPRD Provinsi Jambi rupanya sudah melakukan rapat dengan mitra kerjanya. Dalam rapat itu, beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipanggil dewan untuk mendengarkan pemaparan rencana kerja.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi jambi, Luhut Silaban, mengatakan pihaknya memanggil OPD mitra komisi II untuk mempertanyakan sejauh mana serapan anggaran yang sudah terlaksana. Diakuinya, saat ini memang masih rendah, namun karena sudah ada kepala OPD terpilih maka diharapkan realisasinya akan semakin meningkat.

“Dengan kepala OPD nya sudah dilantik, maka proyek-proyek besar itu bisa ditenderkan. Kalau sudah terealisasi proyek besar itu, maka akan langsung kelihatan meningkat realisasi anggaran tersebut,” ujarnya.

Ia menyebut, mitra kerja Komisi II seperti Perkebunan, Kehutanan, Bakeuda dan lainnya proyeknya tidak terlalu besar dan tidak memakan waktu yang panjang, sehingga masih memungkinkan realisasinya hingga akhir tahun nanti.

Apalagi, kata dia, sudah ada komitmen dari tiap kepala OPD untuk berupaya keras dan semaksimal mungkin mengejar serapan anggaran, sehingga tidak sampai mempengaruhi konsekuensi anggaran tahun 2018.

“Mereka bahkan menjanjikan realisasi di atas 90 persen. Mereka juga sudah menandatangani fakta integritas untuk bisa mengejar realisasi itu. Konsekuensinya kalau tidak terealisasi, mereka siap dicopot dari jabatannya, jadi kepala OPD siap mundur,” tegasnya.

Karena itu, kata dia, pihaknya akan terus memantau perkembangannya. Nanti, di Desember semua akan dievaluasi ulang capaiannya. “Itu berlaku untuk semua SKPD, karena sudah tandatangan fakta integritas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik, juga mengatakan seluruh pejabat SKPD sudah diminta membuat surat pernyataan siap merealisasikan anggaran itu di atas 90 persen. “Jika tidak sampai, sanksi menunggu, bisa dicopot,” ujarnya.

sumber: metrojambi.com