DPRD Gelar Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI

Rabu, 16 Agustus 2017 | 14:38:12 WIB | Dibaca: 114 Kali


Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jambi mendengarkan pidato Presiden RI, Joko Widodo

DPRDPROVINSIJAMBI - DPRD Provinsi Jambi, Rabu (16/8), menggelar sidang paripurna istimewa mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dalam rangka memperingati HUT ke-72 RI. Kemudian di siang harinya, sidang paripurna istimewa ini dilanjutkan dengan mendengarkan pidato Presiden dalam rangka penyampain RUU APBN 2018.

Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jambi yang digelar di gedung dewan ini, dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir H Cornelis Buston, didampingi Wakil Ketua Chumaidi Zaidi SE dan AR Syahbandar dan dihadiri Gubernur Jambi H Zumi Zola STP MA dan Wakil Gubernur Jambi Dr Drs H Fachrori Umar MHum serta seluruh Forkompimda Provinsi Jambi, dan seluruh anggota DPRD, kepala OPD Provinsi Jambi dan tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir H Cornelis Buston mengatakan, sesuai dengan amanat ketatanegaraan dimana setiap peringatan hari kemerdekaan dilakukan sidang paripurna istimewa mendengarkan pidato Presiden.

Cornelis mengatakan, pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden di hadapan sidang bersama DPR RI dan DPD dilaksanakan dua kali setiap tanggal 16 Agustus. "Peringatan HUT ke-72 RI memiliki tema "Indonesia Kerja Bersama". DPRD Provinsi Jambi akan melaksanakan paripurna istimewa sebanyak dua kali pada pukul 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB," kata Cornelis.

Cornelis juga berharap dalam peringatan HUT ke-72 RI, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga di masa-masa yang akan datang. "Kita bersyukur Indonesia tetap bersatu dan tetap berkembang bersama dengan negara lainnya," ujarnya.

Presiden RI, dalam pidatonya menyampaikan kita harus menyelesaikan semua masalah secara cepat. Itu artinya kita juga harus membuat garis tegas. Kita tidak boleh ragu menjaga kedaulatan kita, menjaga laut kita, menjaga perbatasan kita, menjaga sumber daya alam kita. Kita harus berani melawan pencurian sumber daya laut kita. Kita berani menenggelamkan kapal ilegal untuk melindungi nelayan kita.

Kita harus berani menjaga setiap jengkal bumi pertiwi untuk kemakmuran rakyat kita. Kita berani bubarkan Petral. Kita berani alihkan subsidi untuk hal-hal yang produktif. Kita tegas menyatakan perang pada bandar-bandar Narkoba yang merusak masa depan generasi muda kita. Kita harus tegas menghadapi infiltrasi ideologi seperti ekstrimisme, radikalisme, terorisme yang merusak sendi-sendi negara kita.

Tidak ada halangan bagi kita untuk menarik garis tegas karena kita berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berani bersikap tegas karena kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan jiwa kita semua.

Pancasila adalah pemersatu kita semua, yang harus kita hayati, yang harus kita amalkan, yang harus menjadi ideologi yang bekerja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Pemerintah 10 mengambil inisiatif membentuk Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP yang mendapatkan tugas melakukan pembinaan ideologi kepada seluruh elemen rakyat, termasuk generasi muda, penerus masa depan bangsa.

Untuk memenuhi janji kemerdekaan, mengharuskan kita bekerja lebih fokus. Pada tahun pertama Kabinet Kerja, Pemerintah telah meletakkan pondasi pembangunan nasional yang kokoh melalui transformasi fundamental perekonomian dan meletakkan kembali paradigma Indonesia Sentris. Pada tahun kedua, Pemerintah mendorong percepatan pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik, mempercepat pembangunan sumber daya manusia, serta meningkatkan daya saing untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Kita juga melakukan percepatan deregulasi ekonomi dengan mengeluarkan beberapa paket
Kebijakan Ekonomi.

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan Rancangan Undang-Undang RAPBN tahun 2018. Presiden mengatakan, RAPBN tahun 2018 merupakan tahun ke-4 dari pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam dua tahun terakhir, kita telah menyusun fondasi yang kuat dengan mereformasi arah pembangunan nasional menjadi lebih produktif, merata, dan berkeadilan.

RAPBN tahun 2018 kita susun dengan berpedoman pada 3 (tiga) kebijakan utama. Pertama, mendorong optimalisasi pendapatan negara melalui peningkatan rasio pajak serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara.

Kedua, melakukan penguatan kualitas belanja negara melalui peningkatan kualitas belanja modal yang produktif, efisiensi belanja non prioritas seperti belanja barang dan subsidi yang harus tepat sasaran, sinergi antara program perlindungan sosial, menjaga dan refocusing anggaran prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk pengurangan kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik.

Ketiga, kebijakan keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan, yang dilakukan melalui pengendalian defisit dan rasio utang, defisit keseimbangan primer yang semakin menurun, dan pengembangan creative financing, seperti melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.

Selaras dengan kebijakan fiskal jangka menengah, maka tema kebijakan fiskal tahun 2018 adalah "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan". (*)

sumber: antarajambi.com