DPRD Terima Nota Pengantar KUPA-PPAS Perubahan 2017

Selasa, 25 Juli 2017 | 11:47:18 WIB | Dibaca: 622 Kali


Ketua DPRD Provinsi Jambi menerima draf nota pengantar KUPA-PPAS Perubahan 2017 oleh Wagub Jambi, H Fachrori Umar

DPRDPROVINSIJAMBI - Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston menerima nota pengantar KUPA-PPAS Perubahan APBD Pemprov Jambi 2017 dari Wakil Gubernur Jambi, Selasa (25/7). (Foto Antarajambi.com/ Dodi Saputra)

Jambi, Antarajambi.com - DPRD Provinsi Jambi, Selasa, menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Pemprov Jambi Tahun 2017.

Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornleis Buston didamping Wakil Ketua Chumaidi Zaidi dan dihadiri Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar.

Ketua DPRD Cornelis Buston mengatakan setelah nota pengantar diterima DPRD, maka fraksi-fraksi akan membahas KUPA-PPAS bersama pemerintah untuk selanjutnya disahkan.

Sementara dalam penyampaian nota pengantar KUPA-PPAS Pemprov Jambi yang disampaikan Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar, diantaranya menjelaskan bahwa alokasi belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pemprov Jambi 2017 bertambah Rp139,58 miliar, disebabkan adanya peralihan status Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kabupaten ke provinsi.

"Belanja pegawai sebelumnya dianggarkan sebesar Rp1,004 trilun dan di APBD Perubahan menjadi Rp1,144 atau bertambah sebesar Rp139,59 miliar," kata Fachrori.

Dijelaskannya, penambahan belanja pegawai tersebut dialokasikan untuk belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp111,08 miliar yang sebagian besar untuk pemenuhan gaji dan tunjangan ASN yang beralih status kepegawaiannya.

"Jadi penambahan dikarenakan bertambahnya jumlah pegawai yang beralih status dari pegawai pemerintah/kota menjadi pegawai Pemprov Jambi," ujarnya.

Selain itu terdapat pula penambahan untuk belanja tambahan ASN sebesar Rp15,84 miliar. Kemudian ada penambahan anggaran belanja penerimaan lainnya untuk pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil sebesar Rp10,10 miliar.

"Ada juga penambahan alokasi insentif untuk pemunggutan pajak daerah sebesar Rp13,19 miliar," katanya menjelaskan.

Selain ada penambahan, dalam Rancangan KUA-PPAS itu terdapat pula pergesaran belanja hibah BOS dari belanja tidak langsung menjadi belanja langsung sejumlah Rp144,53 miliar pada Dinas Pendidikan.

Kemudian ada penambahan belanja bantuan keuangan Partai Politik yang belum disalurkan di tahun-tahun sebelumnya sejumlah Rp279,42 juta. Rinciannya Partai Golkar Rp198,88 juta dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rp90,54 juta.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan belanja tidak langsung itu, pokok-pokok kebijakan Pemprov Jambi diantaranya memanfaatkan Silpa 2016 dan melakukan rasionalisasi anggaran pada belanja langsung sebesar Rp64,84 miliar. Rasionaliasi dilakukan pada program/kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Adanya perubahan kebijakan pada APBD Perubahan 2017 ini, maka Pemprov akan melakukan penyesuaian belanja daerah dengan melakukan pengurangan, penambahan dan pergeseran terhadap alokasi program di OPD," kata Fachrori.

Dari nota pengantar KUA-PPAS tersebut diketahui bahwa jumlah APBD Perubahan 2017 bertambah Rp106,97 miliar atau menjadi Rp4,449 triliun dari alokasi belanja pada APBD Murni sejumlah Rp4,342 triliun.

Namun terjadi pengurangan pada belanja tidak langsung sebesar 0,55 persen atau menjadi Rp2,36 triliun dari anggaran APBD Murni sebesar Rp2,373 triliun.

Sementara belanja langsung bertambah 6,09 persen atau menjadi Rp2,089 triliun dari anggaran sebelumnya di APBD Murni sebesar Rp1,969 triliun. Proporsi jumlah belanja langsung itu sebesar 46,96 persen dari total belanja daerah. (*)

sumber: antarajambi.com