KATA SAMBUTAN

Salah Satu Gema Reformasi Adalah Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah, Terutama Yang Berkaitan Dengan Kedudukan Kepala Daerah Dan Optimalisasi Peran DPRD Sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat Di Daerah. DPRD Sebagai Representasi Masyarakat Daerah Memiliki Kewenangan Yang Cukup Besar Dalam Mempengaruhi Dan…Selengkapnya...

PROFIL


  • H. ZOERMAN MANAP
    WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAMBI

  • DRS. AR. SYAHBANDAR
    WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAMBI

  • IR. H. CORNELIS BUSTON
    KETUA DPRD PROVINSI JAMBI

  • CHUMAIDI ZAIDI, SE.
    WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAMBI

PRODUK HUKUM

Post
Didownload sebanyak 316 kali
Post
Didownload sebanyak 1410 kali
Post
Didownload sebanyak 2800 kali
Post
Didownload sebanyak 2481 kali

BULLETIN

AGENDA KEGIATAN

POSTING TERBARU

PENDAPAT AKHIR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2011

Untuk mencapai tahapan JAMBI EMAS 2015.  dalam pelaksanaan APBD Tahun…

11 September 2010

PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RANPERDA NOTA KEUANGAN RAPBD TA 2011

Berkenaan dengan Visi  Misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD yang…

22 Oktober 2010

APBD PROVINSI JAMBI 2014 DI SAHKAN

DPRD Provinsi  Jambi akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah…

22 April 2014

JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TENTANG NOTA PENGANTAR RAPBD TAHUN 2011

Sebagaimana kita ketahui bersama pada Rapat Paripurna Dewan Tanggal 14…

26 Oktober 2010

LOGIN EMAIL

PENGUNJUNG

IP :
OS :
Browser :
Online :

TOTAL PENGUNJUNG

PENDAPAT AKHIR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2011

Untuk mencapai tahapan JAMBI EMAS 2015.  dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 , masing - masing Fraksi menyampaikan Pendapat Akhir  Terhadap Rancangan Peraturan DaerahTentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 

Fraksi Golkar

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2011 memiliki makna yang sangat strategis karena merupakan tahun Pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015. Dalam Draft RPJMD tersebut tercantum Visi dan Misi yaitu JAMBI EMAS 2015 yang secara implementatif harus mampu menjawab berbagai masalah pembangunan masa depan seperti (1) pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas (2) masalah kemiskinan (3) pengangguran (4) kualitas pendidikan (5) pelayanan kesehatan (6) infrastruktur dasar dan (7) masalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Untuk itu pelaksanaan program dan kegiatan dalam RAPBD Tahun anggaran 2011 harus mampu merespon masalah pembangunan tersebut di atas.{pgx}

Prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2011 diperkirakan sebesar 6,3 % . Bila kita perhatikan kecenderungan variabel ekonomi yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut cenderung semakin baik.

Namun yang terpenting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati secara lebih merata melalui penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga mampu mengurangi angka pengangguran dan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi. hal ini      disampaikan oleh  Gusrizal, S.Ag dari Fraksi Partai Golkar

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan suatu dokumen yang sangat penting dalam konteks pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan, suatu hal yang mus tahil pembangunan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dokumen RTRW. Namun penyusunan dokumen ini dihadapkan pada berbagai masalah, diantaranya Batas wilayah, baik antar Provinsi maupun antar kabupaten yang perlu segera penyelesaian.

Pembangunan sektor pendidikan harus menjadi perhatian serius dan sungguh dari pemerintah. Untuk itu pelaksanaan program dan kegiatan di sektor pendidikan harus berorientasi pada peningkatan mutu, sehingga lulusan memilki daya saing pada pasar kerja. Konsep RSBI merupakan salah satu pendekatan untuk meningkatkan berkualitas lulusan. Untuk itu perlu penanganan secara berencana dengan melibatkan semua jenjang pemerintahan mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah secara berkelanjutan dengan proporsi pembiayaan yang jelas.

Program SAMISAKE merupakan suatu program yang sangat strategis dalam menpercepat pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan. Untuk itu pelaksanaan program ini perlu perencanaan yang matang, sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. ***

 

Fraksi Pdi Perjuangan

Masih kurangnya dana APBD kita untuk memenuhi dan mengakomodir aspirasi - aspirasi pembangunan di tengah - tengah masyarakat,  hal ini disampaikan oleh Luhut Silaban, SH. dari Fraksi PDI Perjuangan menyarankan Gubernur dan jajaran Eksekutifnya agar kiranya melakukan terobosan - terobosan baru dalam rangka mencari sumber - sumber pendapatan baru demi penambahan pendapatan Daerah kita di tahun - tahun yang akan datang.

Diwaktu pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD dan SKPD - SKPD, ada beberapa SKPD yang mendapat penambahan Anggaran, penambahan tersebut adalah inisiatif Badan Anggaran DPRD atas penilaian terhadap Kepala SKPD yang mampu menjelaskan dihadapan Badan Anggaran DPRD tentang sasaran - sasaran anggaran yang akan dicapainya. Bagi kepala SKPD yang kurang mampu menjelaskan tentang sasaran anggarannya tidak akan mendapat penambahan anggaran. Hal itu dilakukan agar Kepala - Kepala SKPD - SKPD dapat lebih memahami tugas pokok dan fungsinya di tahun - tahun yang akan datang. Terkhusus Kepala - Kepala SKPD yang kereatif dan mempunyai inovasi - inovasi, Fraksi kami Fraksi PDI Perjuangan akan selalu mendukung anggaran - anggarannya. Fraksi kami mengharapkan dalam penetapan program / kegiatan yang akan dilaksanakan target dan sasaran outputnya  harus jelas dan terukur tidak hanya berdasarkan kebiasaan - kebiasaan semata dan yang paling penting seluruh program kegiatan harus memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dari peningkatan sumber daya manusia demi kesejahteraan masyarakat .

Mengenai SAMISAKE di Biro Pemerintahan yang dialokasikan untuk insentif sebesar 2,5 milyar, Badan Anggaran DPRD bersama TAPD telah sepakat untuk meniadakan anggaran tersebut mengingat masih banyaknya pembiayaan - pembiayaan yang sangat skala prioritas, peniadaan dana insentif tersebut menunjukkan bahwa TAPD dengan Badan Anggaran DPRD memiliki semangat dan pemahaman yang sama untuk membangun Jambi kearah yang lebih baik dikemudian hari.

Fraksi PDI Perjuangan dapat menyetujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2011 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

I. Pendapatan ;

     Pendapatan sebesar Rp. 1.399.121.513.850,-  yang bersumber dari;

a.  Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.571.301.572.100.- (lima ratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah);

b. Dana Perimbangan sebesar Rp.827.819.941.750,- (delapan ratus dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:

-    Bagi hasil Pajak /Bukan Pajak sebesar Rp.314.014.921.750.-(tiga ratus empat belas milyar empat belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

-    Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.484.069.420.000.-(empat ratus delapan puluh empat milyar enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh juta rupiah)

-    Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.24.735.600.000.-

II. Belanja;

     Belanja sebesar Rp. 1.498.751.513.850.- yang terdiri dari:

a.  Belanja tidak langsung sebesar Rp.680.987.154.690.- (enam ratus delapan puluh milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

b.  Belanja  langsung,  sebesar Rp.817.764.359.160.- (delapan  ratus tujuh belas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah)

III. Defisit;

Defisit sebesar Rp.99.630.000.000.- (sembilan pulu sembilan milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah).****

 

Fraksi Partai Hanura

 

Pendapat Akhir Fraksi Partai Hanur disampaikan oleh Drs. Adman  Djambak menyatakan bahwa dalam rangka mengimplementasikan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2015 tersebut, kini sedang dalam rangkaian proses penyusunan dan penetapan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 yang merupakan APBD Murni Tahun Anggaran Pertama bagi Gubernur Jambi Priode 2010 - 2015, dimana dalam rangkaian proses penyusunan dan penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2011 tersebut kita secara bersama-sama telah membahas dan menyepakati KUA dan PPAS APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi tanggal 14 Oktober 2010 yang laiu.

Dalam penyusunan APBD Tahun 2011 seperti yang telah dijelaskan dalam Lampiran Permendagri No.37 Tahun 2010, harus dapat menjawab dan mengatasi tantangan utama yang akan dihadapi pada tahun 2011 yang secara garis besar meliputi :

1) Penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu menciptakan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.

2) Pembangunan tata kelola yang baik untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah,

3) Peningkatan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Setelah menyimak dan mempelajari Laporan Hasil Pembahasan Ranperda APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 yang telah disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi tadi, dimana dalam pembahasannya telah terjadi pergeseran-pergeseran alokasi anggaran di beberapa SKPD yang mana ada SKPD yang bertambah anggarannya dan ada SKPD yang dikurangi anggarannnya, serta ada pula SKPD yang tetap jumlah anggarannya, sehingga diperoleh gambaran dan diketahui bahwa Struktur RAPBD Provinsi Jambi Tahun Angaran 2011

 

Tersebut diatas menunjukkan bahwa dari sisi Belanja Daerah terlihat jumlah alokasi angaran untuk Belanja Langsung lebih besar porsinya dibandingkan dengan Belanja Tidak Langsung, yaitu 45. % untuk Belanja Tidak Langsung dan 55 % untuk Belanja Langsung.

Besarnya persentase alokasi anggaran untuk Belanja Langsung mengindikasikan bahwa adanya komitmen dan kesungguhan Gubernur Jambi untuk lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan belanja publik daripada belanja aparatur, artinya belanja untuk aparatur sedapat mungkin ditekan dengan tidak menghilangkan substansinya. Kebijakan ini kami nilai sangat tepat karena untuk dapat memperoleh kualitas pelayanan publik yang lebih baik harus didukung dengan dana yang cukup memadai dan keberhasilan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan publik dapat dilihat dari besarnya dana APBD yang dialokasikan kepada belanja publik, dan bukan sebaliknya pada belanja aparatur. Kebijakan ini pula sudah sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang terkandung dalam Visi Gubernur untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi Tahun 2015.

 

Fraksi Partai HANURA DPRD Provinsi Jambi dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 dengan anggaran sebesar Rp.1.498.751.513.850..- ( Satu Triliyun Empat ratus sembilan puiuh delapan milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus tigabelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah ) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan segala perubahannya sesuai dengan kesepakatan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi.***

 

Fraksi Hijau

Mengingat bahwa Rancangan perda tentang APBD harus selaras dengan Kebijakan   Umum   Anggaran   beserta   Plapon   Prioritas  Anggaran Sementara (KUAPPAS ) maka terhadap adanya pendapatan yang  bersumber dari DAK dan dana perimbangan migas, singkronisasi anggarannya agar disesuaikan disampaikan oleh Mirza Ansyori SH  dari Fraksi Hijau pada pendapat akhir Faksi,  yang bertujuan supaya sisi pendapatan sesuai dengan sisi belanja artinya sisi pendapatan & belanja bertambah Rp 40.117.600.000,-  baik KUPPAS maupun APBD

 

Menimbang bahwa proses pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta seluruh SKPD telah mendapat kesepakatan dan ketetapan bersama dengan segala perubahan pergeseran penambahan, pengurangan dan rasionalisasi. dengan plafon pertama sisi pendapatan sebesar semula Rp. 1.359.003.913.850,-      bertambah Rp. 40.117.600.000,-sehingga menjadi Rp.1.399.121.513.850,- kedua belanja semula sebesar Rp.1.458.633.913.850,- bertambah Rp. 40.117.600.000,- sehingga menjadi Rp.    1.498.751.513.850,-   posisi    APBD  defisit  sebesar  Rp. 99.630.000.000,-

Beberapa hal yang perlu disampaikan kepada pihak Eksekutif antara lain Program Samisake untuk tahun anggaran 2011 yang tersebar di 50 kecamatam hendaklah dijadikan tolak ukur keberhasilan program ini dimasa yang akan datang

 

Dinas PU dengan total anggaran Rp. 355.944.710.333 merupakan dinas yang terbesar menerima anggaran tahun 2011. Oleh karena itu kami mengharapkan semua persoalan yang berkenaan dengan akses jalan dapat teratasi dengan baik. Penentuan kontraktor pelaksana pembuatan jalan haruslah orang-orang yang mempunyai pengalaman dan komitmen yang tinggi terhadap persoalan jalan di Provinsi Jambi

 

Dinas Pendidikan dengan total anggaran Rp. 211.162.708.240 merupakan dinas terbesar kedua yang menerima anggaran pada tahun anggaran 2011 oleh karenanya kami berharap Dinas Pendidikan dapat bekerja keras terhadap mutu pendidikan di Provinsi Jambi, akses pemerataan pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian dari dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

 

Dengan telah terpenuhinya seluruh proses tahapan Rancangan Perda APBD dan mempedomani laporan badan Anggaran DPRD maka Fraksi Hijau dengan mengucapkan Bismillahirramanirrohim dapat menerima dan menyetujui Rancangan Perda APBD 2011 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Jambi tahun 2011. semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk dapat menjalankan amanah sebagaimana mestinya, Akhir penyampaian fraksi Hijau  berharap apa yang disampaikan dapat mewujudkan Visi misi Pembangunan Jambi EMAS***

 

 

Fraksi Gerakan Keadilan

Melalui pendapat akhir fraksi ini,  Fraksi Gerakan Keadilan yang penyampaian Pendapat Akhir dibacakan  oleh Drs.  A.  R.  Syahbandar  mengingatkan, bahwa periode APBD TA 2010 akan segera berakhir, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pembangunan yang telah berjalan selama ini.

 

Dalam refleksi akhir tahun ini setidaknya ada 2 (dua) hal yang perlu kita lakukan evaluasi. Pertama, substansi program-program pembangunan yang didanai oleh APBD 2010.

 

Kita perlu rnengevalusi kembali apakah program-program yang dibuat dan telah dilaksanakan selama ini telah menyentuh kepentingan masyarakat banyak?, apakah distribusi dari program-program tersebut sudah tepat sasaran? Ini perlu menjadi perhatian kita bersama, karena selama ini dalam setiap kesempatan, selalu meng-atasnamakan masyarakat. Permintaan masyarakat Jambi tidaklah muluk-muluk. Mereka menginginkan layanan yang baik dan cepat ketika berurusan dengan aparat pemerintahan, layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan memadai, perbaikan atas ekonomi yang berbasis kerakyatan, adanya program yang tepat untuk pengentasan kemiskinan dan mengatasi pengangguran, serta infra-struktur dasar (jalan dan jembatan) yang berkualitas. Kedua, kerja dan kinerja sebagai unsur pemerintahan, khususnya dalam implementasi APBD 2010. Bagaimanapun juga, unsur manusia merupakan variabel penting dalam kelancaran proses pembangunan di Provinsi Jambi. Sebaik apapun program yang telah disusun, sebanyak apapun anggaran yang tersedia, jika tidak didukung oleh integritas dan komitmen yang baik dari para pelaksana program, niscaya kualitas dari program tersebut tidak akan mengalami kemajuan  yang signifikan. Pencanangan sebagai tahun konsolidasi pada saat ini, perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD. Bagi kepala SKPD yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dapat dipertahankan untuk melanjutkan masa tugas berikutnya. Namun bagi kepala SKPD yang kurang mampu menjalankan tugasnya dengan baik perlu dilakukan restrukturisasi serta menempatkan kembali personil yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Sehingga visi JAMBI EMAS 2015 dapat terwujud dengan baik.

Terhadap substansi pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2011 yang telah dilakukan, Fraksi Gerakan Keadilan menyampaikan beberapa    rekomendasi dan catatan untuk efektifitas pelaksanaan program serta perbaikan dimasa mendatang   antara lain: Sumber Pendapatan, Prioritas program, Infrastruktur, Pendidikan

Karena dinilai kemajuan suatu daerah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kami mengharapkan agar alokasi anggaran untuk pendidikan mampu meningkatkan kemajuan dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Kami juga menyadari, bahwa ketika berbicara tentang pendidikan, sebenarnya juga tidak sepenuhnya menyangkut persoalan anggaran. Akan tetapi yang juga perlu menjadi perhatian bagi kita adalah bagaimana efektifitas dari penggunaan anggaran tersebut. Dalam konteks penggunaan anggaran tahun 2011 ini, khususnya menyangkut pendidikan, Fraksi Gerakan Keadilan  memandang bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mendukung kemajuan dunia pendidikan kita di Provinsi Jambi, yakni:

  Koordinasi dan

      Sinkronisasi Program

  Partisipasi Masyarakat

  Transparansi atau

      Keterbukaan

  Akuntabilitas

Salah satu ciri manajemen yang baik adalah akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipercayakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Aspek pertanggungjawaban saat ini, umumnya masih belum memadai, kurang komprehensif dan masih parsial. Yang perlu diperhatikan adalah adanya laporan yang tidak obyektif, yang hanya memilih mana yang menurut pelapor akan lebih aman. Hal ini harus dilakukan terobosan, yaitu keberanian mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanatkan kepada lembaga atau unit kerja kepada stakeholders, baik tertulis maupun melalui pertemuan berkala.***

 

Fraksi Partai Demokrat

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana kerja bidang keuangan dalam satu tahun anggaran, yang disusun berdasarkan kinerja dari tiap SKPD, karena sistem anggaran ini dirancang dan mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari alokasi biaya yang ditetapkan,

Hal ini diungkapkan oleh Sukarno, SH, pada penyampaian pendapat Akhir Fraksi PAN,  oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung maksud bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban bertanggungjawab atas hasil yang dicapai khususnya terhadap penggunaan sumberdaya, merupakan instrument penting yang harus dipedomani dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan Kebijakan dan Belanja Daerah 

 

Proses dari siklus anggaran diawali dengan perencanaan penyusunan anggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan dan terakhir pertanggung-jawaban pelaksanaan anggaran, proses ini merupakan konsekuensi logis dari peningkatan transparansi, Demokratisasi dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena setiap Peraturan Daerah termasuk Peraturan Daerah tentang Penetapan APBD ini akan diumumkan dalam Lembaran Daerah sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengetahuinya.

 

Setelah mencermati jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap Nota Pengantar RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2011 sebagaimana yang telah disampaikan dalam rapat paripurna yang lalu, Fraksi Partai Demokrat telah mempelajari tanggapan Pemerintah atas pertanyaan Fraksi-Fraksi tersebut, dimana dari jawaban dan penjelasan-penjelasan tersebut pada prinsipnya telah dapat diterima.

 

Setelah mendengar dan mempelajari laporan hasil pembicaraan Badan anggran oleh juru bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi yang telah disampaikan tadi, telah disepakati bahwa APBD tahun anggaran 2011 dari sisi pendapatan sebesar Rp. 1.399.121.513.850, sedangkan dari sisi belanja sebesar Rp. 1.458.633.913.850

Rincian lebih lanjut dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi tahun 2011, baik target bidang Pendapatan maupun rincian Belanja untuk tiap SKPD tentunya telah dibahas secara mendalam antara Badan Anggaran DPRD dengan Pemerintah Daerah beserta seluruh SKPD terkait, sehingga dapat kami terima sepenuhnya.

Yang terpenting harapan kita bersama untuk  kedepannya Pemerintah Daerah haruslah dapat lebih meningkatkan kinerjanya, baik secara administratif maupun pelaksanaan program-program kerja dilapangan.

Pesan dari Fraksi Partai Demokrat kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi agar manfaatkanlah anggaran yang ada dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai program kerja demi kesejahteraan masyarakat, bagi kita sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat haruslah merasakan adanya kepuasan bathin atas keberhasilan dalam melaksanakan program kerja kita bukan kepuasan materi.

Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jambi dapat menerima dan menyetujui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2011, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.***

 

 

Fraksi Partai Amanat Nasional

Hasil Pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Jambi tahun 2011 yang telah dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi bersama TAPD, bagi Fraksi PAN merupakan suatu prestasi yang patut dibanggakan.  Pekerjaan  ini  merupakan  wujud  tanggungjawab  kami  dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam satu tahun kedepan.

Hasil Pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Jambi tahun 201 1 yang telah dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi bersama TAPD, bagi Fraksi PAN merupakan suatu prestasi yang patut dibanggakan.  Pekerjaan  ini  merupakan  wujud  tanggungjawab   bersama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam satu tahun kedepan.

Namun demikian, guna tetap menjaga agar apa yang telah dirancang bersama ini benar-benar berdampak positif bagi rakyat maka Fraksi PAN memberikan beberapa catatan. Terhadap peningkatan anggaran yang diberikan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp 40 milyar, sebagai konsekuensi perubahan anggaran program SAMISAKE,

 

Fraksi PAN mengingatkan kembali supaya secara konsisten unutk dapat dikontrol dan dievaluasi tahapan perkembangan program dan kegiatan yang disusun pada Dinas Pendidikan. Karena Fraksi PAN melihat bahwa keberhasilan dunia pendidikan Jambi bukan hanya terindikasi dari jumlah siswa yang lulus  Ujian  Nasional atau banyaknya sekolah bertaraf internasional.

Tapi harus juga terindikasi dari  meningkatnya kualitas SDM dari anak didik kita yang cerdas &  berakhlak mulia dan  semakin banyaknya anak didik kita mendapatkan pekerjaan karena mereka memiliki kompetensi di bidangnya kelak di kemudian hari

Selajutnya penurunan anggaran pada Dinas Koperasi dan UMKM sebenarnya bukanlah menggambarkan bahwa kita tidak berpihak pada ekonomi kerakyatan.

Namun kami Fraksi PAN melihat untuk masa yang akan datang program/kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM perlu di pertajam sehingga Koperasi dan UMKM dapat berkembang secara optimal. Dan harus tetap menjadi perhatian Gubernur. Jambi menurut catatan kami & penelitian  dan berdasarkan penelitian Universitas Jambi, kontribusi Koperasi dan UMKM mencapai 75,97% terhadap PDRB dan 69,06% dapat menyerap Tenaga Kerja. Ini berarti, pada sektor inilah tergambar basis perekonomian di Provinsi Jambi.

 

Untuk program SAMISAKE, Fraksi PAN sangat memberi apresiasi pada Gubernur Jambi yang mensepakati untuk melaksanakan program tersebut pada tahun pertama ini dalam bentuk Pilot Project. Dengan demikian diharapkan, empat tahun kedepan, program SAMISAKE akan memiliki format standard yang benar-benar akan memberikan dampak seperti apa yang kita harapkan bersama.

 

Sebagai catatan Fraksi PAN, keberhasilan program tersebut harus berdampak secara terukur. Program tersebut harus dapat meningkatkan derajat SDM di Provinsi Jambi termasuk kualitas ekonominya.

 

Fraksi PAN sangat memberikan penghargaan atas segala upaya yang telah dilakukan, dengan secara serius terlibat langsung melakukan pemantauan dan pengontrolan pada setiap SKPD dalam penyusunan program guna mewujudkan Jambi EMAS lima tahun kedepan.

Secara umum, Fraksi PAN menilai Rancangan Perda tentang APBD TA 201 1 dapat di terima.***