KATA SAMBUTAN

Salah Satu Gema Reformasi Adalah Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah, Terutama Yang Berkaitan Dengan Kedudukan Kepala Daerah Dan Optimalisasi Peran DPRD Sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat Di Daerah. DPRD Sebagai Representasi Masyarakat Daerah Memiliki Kewenangan Yang Cukup Besar Dalam Mempengaruhi Dan…Selengkapnya...

PROFIL


  • IR. H. CORNELIS BUSTON
    KETUA DPRD PROVINSI JAMBI

  • H. ZOERMAN MANAP
    WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAMBI

  • DRS. AR. SYAHBANDAR
    WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAMBI

  • CHUMAIDI ZAIDI, SE.
    WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAMBI

PRODUK HUKUM

Post
Didownload sebanyak 316 kali
Post
Didownload sebanyak 1410 kali
Post
Didownload sebanyak 2800 kali
Post
Didownload sebanyak 2480 kali

BULLETIN

AGENDA KEGIATAN

POSTING TERBARU

PENDAPAT AKHIR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2011

Untuk mencapai tahapan JAMBI EMAS 2015.  dalam pelaksanaan APBD Tahun…

11 September 2010

PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RANPERDA NOTA KEUANGAN RAPBD TA 2011

Berkenaan dengan Visi  Misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD yang…

22 Oktober 2010

APBD PROVINSI JAMBI 2014 DI SAHKAN

DPRD Provinsi  Jambi akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah…

22 April 2014

JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TENTANG NOTA PENGANTAR RAPBD TAHUN 2011

Sebagaimana kita ketahui bersama pada Rapat Paripurna Dewan Tanggal 14…

26 Oktober 2010

LOGIN EMAIL

PENGUNJUNG

IP :
OS :
Browser :
Online :

TOTAL PENGUNJUNG

DPRD GELAR PARIPURNA PENYAMPAIAN LHP KEUANGAN PEMPROV JAMBI

DPRDPROVINSIJAMBI - DPRD Provinsi Jambi, Rabu (31/5) menggelar paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi atas laporan keuangan Pemprov Jambi tahun anggaan 2016.

Rapat paripurna istimewa itu dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston didampingi Wakil Ketua Zoerman Manap, Chumaidi Zaidi dan Ar Syahbandar serta dihadiri langsung Gubernur Jambi Zumi Zola dan Ketua BPK RI Perwakilan Jambi Parna.

Dalam paripurna yang digelar di ruang utama DPRD itu juga dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan LHP dari Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi kepada Ketua DPRD dan gubernur Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-lima kalinya.

Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan WTP merupakan wujud komitmen pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dengan baik, yakni dengan mengikuti prinsip-prinsip pengunaan keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Capaian Opini WTP merupakan langkah untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang bersih," katanya.

Sementara itu, Ketua BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Parna mengatakan tahun 2016 merupakan tahun ke-dua bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dalam menerapkan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (Saiba).

Dimana melalui Saiba, Pemerintah Daerah dapat lebih mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya dengan lebih transparan dan akuntabel.

Parna juga menjelaskan, BPK memiliki standar yang digunakan secara ketat dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas laporan keuangan Pemprov Jambi tahun 2016 termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini WTP," kata Parna.

Parna menambahkan, opini WTP menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah sehingga ke depannya bisa dipertahankan dan menjadi lebih baik lagi.(*)