KATA SAMBUTAN

Salah Satu Gema Reformasi Adalah Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah, Terutama Yang Berkaitan Dengan Kedudukan Kepala Daerah Dan Optimalisasi Peran DPRD Sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat Di Daerah. DPRD Sebagai Representasi Masyarakat Daerah Memiliki Kewenangan Yang Cukup Besar Dalam Mempengaruhi Dan…Selengkapnya...

PROFIL


  • DRS. AR. SYAHBANDAR
    WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAMBI

  • H. ZOERMAN MANAP
    WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAMBI

  • IR. H. CORNELIS BUSTON
    KETUA DPRD PROVINSI JAMBI

  • CHUMAIDI ZAIDI, SE.
    WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAMBI

PRODUK HUKUM

Post
Didownload sebanyak 316 kali
Post
Didownload sebanyak 1410 kali
Post
Didownload sebanyak 2800 kali
Post
Didownload sebanyak 2480 kali

BULLETIN

AGENDA KEGIATAN

POSTING TERBARU

PENDAPAT AKHIR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2011

Untuk mencapai tahapan JAMBI EMAS 2015.  dalam pelaksanaan APBD Tahun…

11 September 2010

PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RANPERDA NOTA KEUANGAN RAPBD TA 2011

Berkenaan dengan Visi  Misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD yang…

22 Oktober 2010

APBD PROVINSI JAMBI 2014 DI SAHKAN

DPRD Provinsi  Jambi akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah…

22 April 2014

JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TENTANG NOTA PENGANTAR RAPBD TAHUN 2011

Sebagaimana kita ketahui bersama pada Rapat Paripurna Dewan Tanggal 14…

26 Oktober 2010

LOGIN EMAIL

PENGUNJUNG

IP :
OS :
Browser :
Online :

TOTAL PENGUNJUNG

DPRD DESAK PEMPROV JAMBI TINDAKLANJUTI TEMUAN BPK

DPRDPROVINSIJAMBI - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Chumaidi Zaidi minta Pemprov setempat menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi dengan serius sehingga ke depan jangan menjadi persoalan.

"Temuan ini jangan didiamkan, cepat ditindaklanjuti, pemerintah harus cepat bergerak," kata Chumaidi di Jambi, Jumat.

Khusus masalah asset Pemprov Jambi yang diminta oleh BPK agar ditinjau kembali, Chumaidi juga berpikir hal yang sama karena selama ini dalam pengunaan asset pemerintah banyak dirugikan.

"Soal asset kita harus tinjau kembali karena kita merasa dirugikan atas temuan itu. Kita berharap Biro Aset lebih serius lagi menangani ini,  ujarnya.

Chumaidi menambahkan, sejak diumumkannya Laporan Hasil Keuangan (LHP) Pemprov Jambi 2016 oleh BPK, beberapa temuan dan rekomendasi BPK banyak yang sudah ditindaklanjuti, namun yang masih belum terselesaikan seperti adanya kelebihan pembayaran atas beberapa pekerjaan di dinas ESDM.

"Temuan sudah ada yang ditindaklanjuti, untuk nilai temuan terbanyak itu di ESDM hampir Rp2 miliar, kita juga minta pemerintah menyelesaikan ini supaya tidak ada lagi temuan yang merugikan keuangan daerah," katanya menjelaskan.

Sebelumnya Pemprov Jambi baru menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Jambi dengan beberapa temuan.

Berdasarkan catatan BPK, ada sejumlah temuan yang terdapat di Pemprov Jambi, diantaranya ada kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, meliputi, pengelolaan rekening kas belum tertib dan BUD tidak memungut PPN sebesar Rp264, 82 juta.

Lalu kelebihan pembayaran gaji pegawai dan tunjangan di Sekretariat Daerah Pmeprov Jambi sebesar Rp532 juta, tarif remunerasi pegawai pegawai BLUD RSUD Raden Mattaher belum ditetapkan, serta sejumlah temuan soal pengelolaan asset tanah, bangunan, gedung yang belum memadai.

Selanjutnya, BPK juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya kelebihan pembayaran atas kegiatan pelatihan penerapan dokumen QMS bagi pengelola LSP dan atau pelatihan assessor LSP TA 2016 sebesar Rp97,38 juta, lalu kekurangan volume pekerjaan pada paket jalan Simpang Kodim-Simpang Talang Kawo di Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp169,93 juta.

Terbesar temuan BPK ada di Dinas ESDM. Yakni kelebihan pembayaran atas tiga paket pekerjaan di dinas itu senilai Rp937,44 juta, lalu jaminan uang muka sebesar Rp573,12 juta serta jaminan pelaksanaan sebesar Rp461,22 juta tidak dapat dicairkan.(*)



Sumber: Metrojambi.com