KATA SAMBUTAN

Salah Satu Gema Reformasi Adalah Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah, Terutama Yang Berkaitan Dengan Kedudukan Kepala Daerah Dan Optimalisasi Peran DPRD Sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat Di Daerah. DPRD Sebagai Representasi Masyarakat Daerah Memiliki Kewenangan Yang Cukup Besar Dalam Mempengaruhi Dan…Selengkapnya...

PROFIL


  • CHUMAIDI ZAIDI, SE.
    WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAMBI

  • H. ZOERMAN MANAP
    WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAMBI

  • IR. H. CORNELIS BUSTON
    KETUA DPRD PROVINSI JAMBI

  • DRS. AR. SYAHBANDAR
    WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAMBI

PRODUK HUKUM

Post
Didownload sebanyak 316 kali
Post
Didownload sebanyak 1410 kali
Post
Didownload sebanyak 2800 kali
Post
Didownload sebanyak 2480 kali

BULLETIN

AGENDA KEGIATAN

POSTING TERBARU

PENDAPAT AKHIR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2011

Untuk mencapai tahapan JAMBI EMAS 2015.  dalam pelaksanaan APBD Tahun…

11 September 2010

PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RANPERDA NOTA KEUANGAN RAPBD TA 2011

Berkenaan dengan Visi  Misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD yang…

22 Oktober 2010

APBD PROVINSI JAMBI 2014 DI SAHKAN

DPRD Provinsi  Jambi akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah…

22 April 2014

JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TENTANG NOTA PENGANTAR RAPBD TAHUN 2011

Sebagaimana kita ketahui bersama pada Rapat Paripurna Dewan Tanggal 14…

26 Oktober 2010

LOGIN EMAIL

PENGUNJUNG

IP :
OS :
Browser :
Online :

TOTAL PENGUNJUNG

DEWAN SOROTI RESHUFFLE DI PEMPROV WAGUB KLARIFIKASI

DPRDPROVINSIJAMBI - Sorotan tajam yang dilontarkan sejumlah fraksi DPRD Provinsi Jambi pada Laporan Kerja Pertangungjawaban (LKPj) gubernur-wakil gubernur Jambi terhadap anggaran 2016, di jawab eksekutif dalam paripurna.

Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar yang memberikan jawaban mengatakan, terkait reshuffle 600 lebih pejabat eselon III dan IV di Pemprov Jambi yang dipertanyakan sejumlah fraksi DPRD, dapat dipahami pihaknya.

Namun, kata Wagub rotasi, mutasi dan promosi yang dilakukan itu sudah melalui tahapan yang dilaksanakan Baperjakat Provinsi Jambi, terutama untuk pengisian eselon IV.

"Pengisian itu disesuaikan dengan perubahan nomenklatur prangkat daerah sesuai Perda nomor 8 tahun 2016, dimana untuk perangkat daerah tipe A diisi pejabat pengawas sebanyak 3 orang, yang selama ini hanya 2 orang untuk mendukung pejabat administrator pada setiap struktur organisasi," katanya digedung DPRD, Selasa (11/4).

Namun demikian, Wagub menyebut, pihaknya sangat merespon perhatian dan koreksi dewan terakit pengisian jabatan ini.

"Kami akan melakukan re-evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil tersebut," katanya.

Sementara itu, terkait molornya lelang jabatan eselon II di Pemprov Jambi, menurut Wagub dikarenakan adanya kendala non teknis. Sayangnya ia tidak merincikan kendala non teknis yang dimaksudnya.

"Sekarang masih menunggu konfirmasi jadwal kesiapan dari lembaga assessment yakni Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan diumumkan," ujarnya.

Sebelumnya, saat pandangan umum dewan terharap LKPj Gubernur 3 April lalu , fraksi-fraksi memberikan masukan dan kritikan terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur Jambi.

Paling khususnya yakni terkait penonjoban eselon II besar-besaran yang dilakukan Pemprov Jambi serta pelantikan 600 lebih pejabat eselon III dan IV Pemprov Jambi juga menjadi perhatian seirus fraksi-fraksi.

Pada umumnya, fraksi-fraksi mempertanyakan dasar dan alasan pemangkasan pejabat tersebut, apakah sudah sesuai dengan UU ASN yang berlaku atau belum.(*)




Sumber: Metrojambi.com